Soal Bansos, Risma Bakal Dipanggil DPR

HomePolitikSoal Bansos, Risma Bakal Dipanggil DPR

JAKARTA – Komisi VIII DPR RI akan segera memanggil Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait laporan adanya 21 juta data ganda penerima bansos Covid-19 sebagaimana yang disampaikan bekas wali kota Surabaya ini kepada KPK.

Anggota Komisi Sosial DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengungkapkan Komisi VIII DPR RI selaku mitra Menteri Sosial belum pernah memperoleh laporan ini sebelumnya.

BACA JUGA: Redam Banjir Jakarta, Kementerian PUPR Bangun Stasiun Pompa

Lewat keterangan resminya yang diterima Rabu (5/5), ia juga mempertanyakan data ganda yang dimaksud oleh Menteri Sosial. Sebab, sampai saat ini dirinya mengaku belum menerima keterangan rinci dari Menteri Sosial terkait data ganda yang dimaksud.

Pasalnya, istilah data ganda ini memiliki pengertian yang tidak berdiri secara tunggal sehingga memiliki konsekuensi yang beragam.

BACA JUGA: Bukan Puluhan Miliar, Terry Putri Rugi Rp700 Juta

“Perlu dirinci terkait data ganda tersebut. Apakah yang dimaksud adalah mereka yang tidak berhak tetapi tercantum sebagai penerima bansos; atau pengertian ganda disini adalah mereka yang namanya terulang dalam sistem karena datanya kurang lengkap,” ungkapnya.

“Atau kah karena pencairan bansos yang sudah lebih dari sekali tetapi keluarga penerima manfaat (KPM) justru hanya menerima sekali. Dengan demikian, dari pelbagai definisi ini akan membawa konsekuensi yang berbeda dalam penanganannya,” lanjutnya.

Anggota Baleg ini mengatakan, Komisi VIII DPR RI memiliki perhatian sangat serius terhadap persoalan data penerima bansos yang sudah tercantum maupun yang belum tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

BACA JUGA: Hadapi Liga 1 2021, Arema FC Tunjuk Pelatih asal Portugal

“Ketika ada temuan genting, Menteri Sosial semestinya berkomunikasi dengan kami lebih dulu, bukan jadi pahlawan sendiri. Padahal, persoalan data ini adalah concern bersama antara pemerintah dan DPR. Sebab itu kami telah bersepakat membentuk panitia kerja (panja) pada tahun 2020 silam untuk menyelesaikan persoalan ini,” jelasnya.

Selain itu, politisi PKS ini juga mengaku heran dengan tindakan sepihak Menteri Sosial tersebut. Sebab, selama ini Komisi VIII acapkali mempertanyakan ihwal akurasi data DTKS, akan tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban yang memadai.

“PKS selalu mengkritisi persoalan data penerima bansos. Namun tidak pernah memperoleh tanggapan yang memadai. Sehingga, kami pun turut terkejut dengan adanya temuan data ini,” tandasnya. (khf/fin)

Baca Juga

Berita Terbaru