Diputuskan MK, Verifikasi Parpol Masih Jadi Polemik

HomePolitikDiputuskan MK, Verifikasi Parpol Masih Jadi Polemik

JAKARTA – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang gugatan verifikasi partai politik diprotes Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Hal ini terkait partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos memenuhi ketentuan ambang batas parlemen pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi. Namun, tidak diverifikasi secara faktual.

BACA JUGA: PSG Tersingkir, Fabio Capello: Neymar Jr Terlalu Banyak Bicara!

Perludem menilai, putusan terkait dengan permohonan gugatan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak sesuai dengan asas keadilan.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, seharusnya semua partai politik tetap melakukan verifikasi faktual dan administrasi. Alasannya, ada kondisi dinamis menyebabkan setiap partai tetap harus melakukan verifikasi faktual.

BACA JUGA: KPK: 75 Pegawai Tak Lolos Tes Alih Status ASN

“Kalau kami melihatnya, supaya fair memang semua peserta pemilu harus sama startnya. Karena ada kondisi-kondisi yang dinamis tadi, misalnya ada daerah pemekaran dan keanggotaan yang dinamis,” kata Khoirunnisa, Rabu (5/5).

Jika hanya partai baru atau tak lolos ambang batas parlemen yang melakukan verifikasi faktual, menurut dia, putusan MK tersebut tidak berasaskan keadilan.

BACA JUGA: Terkait Liga Super, Chelsea Akan Libatkan Suporter Dalam Rapat Manajemen

“Iya, dalam konteks adanya syarat sebaran kantor dan keanggotaan,” ujarnya.

Dengan adanya putusan MK yang baru, kata Khoirunnisa, harus ada perlakuan baru terhadap parliamentary threshold (PT) karena ambang batas parlemen kini menjadi syarat keikutsertaan partai politik dalam pemilu.

BACA JUGA: Koalisi Save KPK Nilai Asesmen Pegawai Jadi ASN Merupakan Agenda Pribadi Firli Bahuri

“Maka, penentuan angka PT-nya harus rasional. Jangan sampai nanti malah PT makin ditingkatkan yang kemudian menyulitkan partai-partai yang tidak punya kursi di parlemen. Syarat kepemilikan kantor itu sebaiknya juga ditinjau ulang karena ini yang menjadikan biayanya mahal,” ujar Khoirunnisa.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan gugatan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu.

BACA JUGA: 18,9 Juta Orang Masih Pengen Mudik

Putusan itu merupakan perkara dari uji materi UU Pemilu yang diajukan oleh Partai Garuda dan diwakili Ketua DPP Ahmad Ridha serta Sekjen Abdulllah Mansuri. Partai Garuda meminta parpol yang sudah dinyatakan lulus verifikasi pada Pemilu 2019 tak perlu diverifikasi ulang untuk pemilu selanjutnya. (khf/fin)

Baca Juga

Berita Terbaru