JAKARTA- Ada sekitar 70 hingga 80 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tidak lolos dalam seleksi alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Salah satu nama yang disebut-sebut tidak lolos dalam seleks ASN KPK, adalah penyidik senior Novel Baswedan. Namun demikian, kabar tersebut belum bisa dipastikan.
Mantan politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menilai, netralitas dan integritas lembaga antirasuah itu akan pulih, apa bila orang-orang seperti Novel Baswedan dipecat dari KPK.
Sebab, Ferdinand menilia, keberadaan Novel Baswedan selama ini menghalangi KPK untuk memeriksa dugaan korupsi di agenda Formula-E yang digagas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Independensi, netralitas dan integritas lembaga KPK RI mungkin akan kembali pulih meraih kepercayaan masyarakat bila Novel Baswedan segera mundur atau diberhentikan dari KPK bersama puluhan pegawai yang tidak lolos wawasan kebangsaan. Setelah itu selidiki dugaan korupsi APBD Jakarta," ungkap Ferdinand Hutahaean di akun Twitternya-nya, Selasa (4/5).
Bukan saja itu, Ferdinand juga menduga, KPK saat ini disusupi radikalisme. Dia meminta agar Pemerintah memasukan Novel Baswedan dan sejumlah pegawai KPK yang tak lolos ke program deradikalisasi.
"70-an pegawai KPK RI tidak lolos wawasan kebangsaan, ini betul-betul malapetaka bagi Indonesia yang menjadikan KPK sebagau garda pemberantasan korupsi. Saya minta agar pemerintah segera berhentikan orang-orang ini dan masukkan dalam program deradikalisasi," katanya.
Lebih lanjut, Ferdinand meniali bahwa keberadaan Novel Baswedan di KPK cenderung pro terhadap radikalisme. Terbukti, Novel tak lulus wawasa kebangsaan.
"Novel Baswedan ini terlihat aneh sejak berada di KPK RI. Kesan publik kepadanya, dia pro radikalisme. Fakta kemudian membuktikan dia tak lulus wawasan kebangsaan. Negara akan rusak oleh orang seperti ini, harus dipecat dari KPK," kata Ferdinand. (dal/fin)
