Terminal liar di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan (dekat Pasar Daya) kian ramai memasuki H-10 menjelang Idulfitri. Puluhan kendaraan angkutan tampak menanti penumpang.
Sesumgguhnya sudah ada imbauan untuk penertiban. Usulan itu telah menjadi salah satu rekomendasi DPRD Sulsel, dalam LKPJ Gubernur tahun 2020.
Mereka meminta agar Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman untuk segera mengatasi masalah yang tak kunjung tuntas itu.
Selama ini, lokasi yang tidak jauh dari Terminal Daya tersebut memang menjadi tempat tunggu penumpang bagi mobil angkutan daerah seperti kijang, avanza dan sebagainya.
Pantauan FAJAR di lapangan, terlihat puluhan kendaraan angkutan berjejer menanti penumpang. Bahkan ada plat lokasi tujuan yang dipasang para sopir tepat di depan kendaraan mereka.
Dirut PD Terminal Kota Makassar, Arsony mengaku sangat menyayangkan keberadaan terminal liar yang selama ini membuat aktivitas di dalam Terminal Daya menjadi menurun.
Dia menjelaskan, PD Terminal tidak bisa berbuat banyak karena penertiban dan penindakan bukan menjadi kewenangannya. Kewenangan itu milik Dinas Perhubungan Kota Makassar maupun Provinsi Sulawesi Selatan dan polisi lalu lintas.
"Kami perusahaan daerah ini mengelola terminal, yang menegakkan aturan (untuk terminal liar) itu Dishub dan Lantas," ujar Arsony seperti dikutip dari Harian Fajar (Fajar Indonesia Network Grup), Sabtu, 1 Mei.
Kendati demikian, Arsony sebenarnya sangat menginginkan penertiban itu dilakukan. Kiranya jika pihaknya dibutuhkan untuk bekerja secara terpadu, maka akan dengan senang hati siap membantu.
"Pada dasarnya secara prinsip kita siap menegakkan aturan standar pemerintah," tandasnya .
Di sisi lain, keberadaan terminal liar ternyata dinilai cukup memudahkan para penumpang. Salah satu penumpang, Muhammad Said (32) mengaku tidak perlu lagi kesulitan mencari kendaraan angkutan daerah karena sudah ada yang menanti di sepanjang jalan.
"Bagus juga sebenarnya ini, karena langsung jki dapat di pinggir jalan begini," ujar pria yang berencana pergi ke Kabupaten Bone itu.
Melanggar atau tidaknya keberadaan terminal liar ini tak diketahui Sahid. Ia mengaku hanya mencari kemudahan saja. "Tidak tahu (kalau melanggar) saya mau gampang saja," tandasnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan meminta Dinas Perhubungan Sulsel lebih kreatif menangani terminal bayangan. Sejauh ini, banyak terjadi kebocoran pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat retribusi.
Wakil ketua komisi D Bidang Pembangunan, Fadriaty, menilai Dinas Perhubungan cenderung monoton. Padahal, pihaknya sudah tiga kali melakukan sidak dan teguran.
"Kita sudah tiga kali itu lakukan teguran, tetapi tetap saja masih ramai. Ini kan memicu kebocoran, retribusinya minim," ujarnya.
Legislator dari fraksi Partai Demokrat itu mengatakan, setiap pihaknya memberi teguran, dishub selalu mengaku sudah melakukan penindakan. Tetapi nyatanya sampai hari ini terminal bayangan masih masif.
"Dishub selalu bilang sudah bertindak, tapi oknumnya kembali lagi setelah dishub pergi. Ini berarti ada yang salah," jelasnya.
Dengan begitu, Fadriaty meminta agar dishub membuat inovasi agar terminal bayangan bisa diatasi. Sebab, jika tetminal bayangan bisa diatasi, maka pendapatan retribusi yang masuk ke PAD bisa meningkat. "Ya sanksinya saja dipertegas atau dishub bikin inovasi, supaya tidak carut marut lagi," tegasnya.
Kadishub Sulsel, Muhammad Arafah mengatakan, sebetulnya penertiban terminal liar tersebut menjadi kewenangan Makassar. Pihaknya hanya membackup tim, jika memang akan ada penindakan.
Memang, kata dia, butuh langkah yang tak biasa untuk mengatasi masalah tersebut."Ini sebetulnya sama dengan masalah Pak Ogah. Tidak boleh satu pihak saja yang turun. Semua elemen mesti terlibat agar hasilnya maksimal," tambahnya.
(ful-maj-wid/rdi)
