Kemendikbudristek-Pemda Harus Bersinergi

HomePendidikanKemendikbudristek-Pemda Harus Bersinergi

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebaiknya segera bersinergi dengan pemerintah daerah untuk pembelajaran saat pandemi COVID-19. Berbagai model dan cara pembelajaran harus dipastikan sesuai disparitas wilayah, potensi dan kesiapan sekolah.

“Kemendikbudristek membuat skenario yang jelas dan terpantau untuk masing-masing sekolah. Tidak lagi diserahkan kepada tim COVID-19 secara global dalam satu kabupaten atau kota,” ujar Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/5).

Dikatakannya, Kemendikbudristek harus segara bekerja sama dengan dinas pendidikan (disdik)daerah untuk memetakan secara jelas tentang efektifitas belajar dari rumah (BDR) di wilayah perkotaan dan pedesaan.

“Jangan merasa hanya dengan pembagian paket internet permasalahan BDR selesai program bantuan pulsa atau paket internet bisa saja dilanjutkan tetapi harus diiringi dengan pembagian gawai dan atau alat penguat sinyal. Opsi penggunaan guru kunjung dan lainnya harus menjadi alternatif,” tegasnya.

Dikatakannya, pihaknya mendorong Kemendikbudristek dan disdik harus menfasilitasi terjadinya berbagai model pembelajaran tatap muka, tidak hanya di sekolah. Tapi juga bisa dilakukan di lapangan terbuka, pantai dan atau tempat lain sesuai kondisi sekitar sekolah.

“Karena pembelajaran tatap muka yang dipaksakan di sekolah justru menyiksa mental siswa,” tegasnya.

Menurutnya, Kemendikbudristek jangan lagi menetapkan kebijakan yang seragam untuk seluruh Indonesia. Sebab, kebijakan setingkat kabupaten kota saja terbukti tidak bisa mengakomodir kondisi sekolah.

“Kemendikbud juga jangan memaksakan program yang tidak tepat guna di masa pandemi, semisal pendidikan calon Guru Penggerak, Sekolah Penggerak, Organisasi penggerak yang justru membebani penanganan pendidikan,” terangnya.

Diungkapkannya pula, FSGI mendorong Kemendikbudristek untuk menjamin adanya mekanisme keterlibatan kepala sekolah agar permasalahan BDR dan PTM dapat teratasi.

“Dalam pantauan FSGI ada sekolah yang menjalankan BDR apa adanya, bahkan ada yang PTM namun siswa merasa tidak nyaman dan tidak bisa belajar,” katanya.(gw/fin)

Baca Juga

Berita Terbaru