11 WNI Disekap Majikan di Malaysia, Dieksploitasi Hingga Digaji Murah

Menurut keterangan pers Koordinator Penerangan Sosial Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Yoshi Iskandar, operasi penyelamatan itu melibatkan Badan Reserse Kriminal Bukit Aman (CID) dan Satgas Dewan Anti Perdagangan Manusia (MAPO) Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia.

BACA JUGA:  SKK Migas dan AL China Evakuasi KRI Nanggala-402

"Mereka adalah bagian dari total 22 WNA yang diselamatkan PDRM dan ATIPSOM. Saat ini seluruh korban, termasuk 11 perempuan WNI berada ditempat khusus yang dilindungi PDRM," kata Yoshi dalam keterangan resminya, Sabtu (1/5/2021).

Operasi penyelamatan yang dipimpin oleh Divisi ATIPSOM PDRM dilakukan pada 29 April dini hari. Dalam operasi tersebut, Divisi ATIPSOM PDRM juga menangkap tiga lelaki warga lokal berusia 29 hingga 60 tahun yang diduga merupakan majikan dan penjaga restoran atau asrama.

"Para korban mengalami eksploitasi kerja berupa penerapan jam kerja yang melebihi batas, tidak diberikan libur kerja dan penggunaan ponsel harus seizin majikan," demikian keterangan PDRM.

BACA JUGA:  Apple App Store Berpotensi Langgar UU Persaingan Usaha

Selain itu, para pekerja migran itu dibayar dengan upah sangat rendah, yakni hanya 10 Ringgit Malaysia per hari (sekitar Rp35 ribu).

Hal itu tidak sesuai dengan janji pemberian gaji sebesar 1500 Ringgit Malaysia per bulan (sekitar Rp5,2 juta). Para korban juga dikurung di asrama.

"Para korban juga diancam akan dihukum secara fisik oleh majikan apabila ketahuan kabur dari asrama," imbuhnya.

PDRM menjerat para pelaku dengan Pasal 13 Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang dan Anti-Penyelundupan Migran (Atipsom) 2007, Pasal 55B Undang-Undang Imigrasi 1959/63 dan Pasal 12 (1) (f) Undang-Undang Paspor 1966.

BACA JUGA:  OJK Kaji ‘Hapus Dosa’ Kredit UMKM di Bawah Rp5 M

KBRI lantas melakukan koordinasi dengan Divisi ATIPSOM PDRM untuk memastikan keberadaan dan kondisi para WNI. Mereka juga meminta akses kekonsuleran kepada PDRM guna mengunjungi para korban.

Selanjutnya KBRI berjanji akan terus mengawal proses hukum terhadap pelaku demi keadilan. KBRI juga akan memastikan hak-hak para korban dipenuhi.

KBRI mengapresiasi tindakan cepat dan pro-aktif Divisi ATIPSOM PDRM dalam menyelamatkan korban eksploitasi. Namun, di sisi lain, terungkapnya beberapa kasus eksploitasi dan penyiksaan menunjukkan perlindungan terhadap pekerja migran di Malaysia jauh dari yang kita harapkan.

"Pemerintah Indonesia berharap Malaysia memberikan jaminan perlindungan kepada para pekerja migran, seperti yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin saat melakukan kunjungan ke Indonesia pada 5 Februari lalu," pungkasnya. (der/fin)