Tidak Ada Alasan Anggaran, Perpanjangan BST Harus Diajukan

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid kembali mendesak Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mengajukan perpanjangan program bantuan sosial tunai yang akan berakhir pada April 2021.

BACA JUGA:  Rupiah Ditutup Menguat Ke Rp14.485 Per Dolar AS, Ini Penyebabnya

Menurut pria yang akrab disapa HNW ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam pernyataan terbarunya mengisyaratkan bantuan sosial tunai 2021 masih bisa diperpanjang.

BACA JUGA:  Penyuap Juliari: Ada Tiga Broker Bansos, Tapi Mereka Tak Tersentuh Hukum

Hal ini melengkapi pernyataan Kementerian Keuangan yang sebelumnya juga telah mengisyaratkan hal serupa.

“Bu Risma sudah dapat sinyal positif dari Kemenko PMK dan Kemenkeu, serta mendapatkan dukungan kami di DPR RI, juga pasti dukungan dari rakyat. Sehingga seharusnya tidak relevan lagi alasan tidak ada anggaran," katanya, Senin (26/4).

Hidayat yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI ini menjelaskan dampak negatif bila Bantuan Sosial Tunai dan lainnya tidak dilanjutkan.

BACA JUGA:  MAKI: Ada Informasi Walkot Tanjungbalai Hubungi Wakil Ketua KPK

Menurut laporan Unicef dan Badan Kebijakan Fiskal yang dikeluarkan Maret 2021 memperlihatkan bahwa lebih dari 70 persen rumah tangga nasional akan bertambah miskin apabila paket bantuan darurat termasuk bansos tunai tidak dilanjutkan selama 2021.

“Sebagian besar masyarakat akan mengalami kehilangan kesejahteraan bersih apabila bantuan dicabut, terutama mereka yang berpenghasilan rendah dan berada di wilayah pedesaan,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Rupiah Ditutup Menguat Ke Rp14.485 Per Dolar AS, Ini Penyebabnya

Pencabutan bantuan sosial juga akan semakin meningkatkan kesenjangan. Karena pertumbuhan ekonomi 2021 akan lebih banyak menguntungkan kalangan berpenghasilan tinggi melalui berbagai stimulus pemulihan sektor jasa dan manufaktur.

"Apalagi menurut BPS, per Februari saja, jumlah warga miskin di Indonesia sudah bertambah 2,6 juta jiwa,” imbuh Hidayat. (khf/fin)