Bukan Hal Aneh, Politisi Intervensi Penegakan Hukum

JAKARTA - Pernah bercokolnya Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai Ketua Komisi III dianggap memiliki kedekatan dengan sejumlah penegak hukum. Komisi III yang diketahui bermitra dengan bidang hukum, menjadi jalan mulus dan mudah dalam berkomunikasi.

Pengamat Politik Ujang Komarudin kepada Fajar Indonesia Network mengatakan, jika sudah menjadi rahasia umum ketika ketua komisi atau mantan Ketua komisi memiliki kedekatan dengan aparat penegak hukum.

Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia ini juga mengatakan, bukan hal baru di Indonesia, jika politisi mengintervensi proses hukum. "Inilah yang membuat hukum di Indonesia kacau. Karena ada kekuatan lain dibalik penegak hukum," terangnya.

Bahkan, kata Ujang, tidak menutup kemungkinan, jika ketika menjabat, sudah memasukkan orang-orangnya. "Kan mudah saja, misalnya Kapolsek, atau Kapolres begitu. Karena berkaitan dengan bidang hukum tentunya. Sehingga sangat mudah untuk berkomunikasi, termasuk dengan penyidik misalnya," paparnya, Senin (26/4).

Kemudian, terkait Walikota Tanjungbalai M Syahrial yang diketahui juga merupakan politisi Golkar. Sehingga tidak menutup kemungkinan, jika sebagai bawahan di struktur partai meminta para petingginya untuk membantu kasus yang tengah melandanya.

"Dan ini juga menjadi hal yang wajar, ketika kepala daerah yang tengah terjerat kasus meminta bantuan dari pusat. Hal ini menjadi hal yang lumrah. Jadi, jangan kaget," tandasnya. (khf/fin)