Komitmen Pemerintah Untuk Penanganan Krisis Iklim Masih Kurang Tegas

JAKARTA - Komitmen pemerintah untuk penanganan krisis iklim dianggap masih kurang tegas. Padahal, Indonesia merupakan negara ketiga terbesar pemilik hutan hujan tropis di dunia setelah Brazil dan Kongo, dimana Indonesia telah berhasil dalam menurunkan deforestasi hingga 75 persen di periode 2019-2020.

Program Officer Hutan dan Iklim, Yayasan Madani Berkelanjutan Indonesia, Yosi Amalia, saat dihubungi Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (25/4) mengatakan, Indonesia sebenarnya memiliki kesempatan untuk memimpin penanganan krisis iklim global, pada saat penyelenggaraan Leaders Summit on Climate tanggal 22 April 2021. Sayangnya, dalam agenda yang diselenggarakan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak secara tegas menyebutkan bentuk komitmen Indonesia untuk pembangunan berkelanjutan.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa moratorium izin baru di hutan alam dan lahan gambut telah mencakup 66 juta hektare yang mana lebih besar dari luas gabungan Inggris dan Norwegia. Namun, hanya dengan pencapaian itu saja belum cukup. Masih diperlukan upaya untuk memperkuat komitmen iklim di sektor Penggunaan Lahan dan Perubahan Tata Guna Lahan Kehutanan (LULUCF) tersebut.

“Memperkuat kebijakan penghentian pemberian izin baru dengan menambahkan 9,4 juta hektare hutan alam yang belum dilindungi dalam PIPPIB, PIAPS, serta di luar izin dan konsesi akan membantu Indonesia menekan kembali angka deforestasinya. Serta melindungi hutan alam yang terlanjur berada di dalam izin dan konsesi juga akan membantu memastikan pencapaian komitmen iklim Indonesia di sektor kehutanan. Sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang terdepan dalam menangani krisis iklim dunia,” ungkap Yosi Amelia.

Dalam dokumen LTS-LCCR 2050, Indonesia telah menargetkan di sektor kehutanan skenario paling ambisius (LCCP) terhadap laju deforestasi hutan alam tahun 2010-2030 sebesar 241 ribu hektare per tahun dan di periode tahun 2031-2050 sebesar 99 ribu hektare per tahun.

“Dengan skenario ini, Indonesia mampu mencapai netral karbon sebelum 2070, dengan syarat Indonesia harus mengadopsi skenario paling ambisius dan menargetkan kuota deforestasi yang lebih rendah dalam Updated NDC,” tambah Yosi Amelia.

Presiden Jokowi pada pidatonya juga menyebutkan mengenai target pemulihan mangrove seluas 620 ribu hektare yang memang patut diapresiasi.

"Dalam pertemuan itu, pemerintah Indonesia juga menyampaikan disitu bagaimana target dan komitmen iklimnya, apakah lebih ambisus atau tidak, ternyata pemerintah telah menyampaikan pidatonya dalam KTT tersebut dan tidak menyebutkan secara spesifik target atau komitmennya yang lebih ambisius," ungkapnya.

Menurutnya, perlu adanya peningkatan target pemulihan gambut untuk membantu sektor hutan dan lahan menjadi net sink pada 2030. Dalam Perpres BRGM, target pemulihan gambut hanya mencakup luasan area 1,2 juta hektare untuk periode 2021-2024 dari wilayah prioritas restorasi yang mencapai 2,6 juta hektare dari wilayah prioritas 2016-2020.

"Sayangnya, target tersebut hanya mencakup pemulihan ekosistem gambut yang berada di luar area izin dan konsesi. Sementara itu di sisi lain 14,2 juta hektare ekosistem gambut telah dibebani izin dan 99% ekosistem gambut Indonesia berada dalam status rusak,” ujar Yosi Amelia.

Yayasan Madani, kata Yosi Amelia, kemudian berinisiatif menggunakan kesempatan pada momentum peringatan hari bumi untuk mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi dan juga kepada Presiden Joe Biden untuk merespon momentum tersebut.

"Kami menggunakan kesempatan hari bumi untuk berkampanye di sosial media. Ada juga diskusi publik yang mengangkat tema bumi dan manusia, bahwa pada kesempatan ini kami mengumpulkan cerita dari pejuang iklim yang ada di seluruh Indonesia. Dimana mereka sudah berjuang menjalankan aksi adaptasi perubahan iklim di daerah hingga pelosok," pungkasnya. (git/fin)