Ini Tuntutan Jokowi Terhadap Aksi di Myanmar
JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo ikut mengomentari terkait aksi kekerasan yang terjadi belakangan di Myanmar. Dalam ASEAN Leaders' Meeting (ALM) Jokowi mengatakan jika kekerasan demokrasi di negara tersebut juga harus segera dikembalikan.
"Perkembangan situasi di Myanmar sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak boleh terus berlangsung. Kekerasan harus dihentikan, demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan," kata Jokowi, Sabtu (24/4).
Presiden Jokowi menyebutkan ada tiga hal yang diminta Indonesia kepada pemimpin militer Myanmar.
"Dalam pertemuan ini saya juga menyampaikan pentingnya pemimpin militer Myanmar untuk memberikan komitmen, yaitu permintaan komitmen pertama adalah penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar," bebernya.
Pada saat yang sama semua pihak harus menahan diri sehingga ketegangan dapat diredakan. "Permintaan komitmen kedua, proses dialog yang inklusif harus dimulai, tahanan politik harus segera dilepaskan," kata Jokowi.
Presiden Jokowi memandang perlu pembentukan Special Envoy ASEAN, yaitu Sekjen dan Ketua ASEAN untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar.
"Permintaan komitmen ketiga adalah pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinasi Sekjen ASEAN bersama AHA Center (The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management)," terangnya.
Pemerintah Indonesia, menurut Presiden Jokowi, berkomitmen untuk mengawal terus ketiga permintaan komitmen tersebut agar krisis di Myanmar dapat diatasi.
"Saya bersyukur bahwa apa yang disampaikan Indonesia ternyata sejalan dengan apa yang disampaikan para pemimpin ASEAN sehingga dapat dikatakan para pemimpin ASEAN telah mencapai konsensus," tandasnya. (khf/fin)
