JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritik keras isi Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan II. Yakni yang beredar dan dibuat berdasarkan arahan dari Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid dan Direktur Sejarah Kemendikbud Triana Wulandari. Alasannya, tidak menampilkan fakta sejarah yang proporsional.
Menurut pria yang akrab disapa HNW ini, kritik tersebut terutama terkait dengan tidak dimasukkannya banyak peran para tokoh Islam dalam membangun bangsa.
Sedangkan tokoh komunis yang melakukan pemberontakan justru banyak disebut dalam kamus tersebut, sehingga dapat menyesatkan masyarakat umum maupun guru dan anak didik.
Menurutnya, setelah dirinya membaca kamus yang beredar tersebut, bukan hanya pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari yang tidak dicantumkan sebagaimana disebut dalam banyak pemberitaan.
Bahkan putranya, KH Wahid Hasyim, yang anggota BPUPK, Panitia 9 dan PPKI, yang sudah diakui sebagai Pahlawan Nasional dan berperan konstruktif untuk menghadirkan dan membentuk Indonesia Merdeka juga tidak dimasukkan ke dalam Kamus tersebut.
"Ini maksudnya apa?” ujarnya melalui siaran pers yang diterima, Kamis (22/4).
HNW mencatat beberapa tokoh yang penting lainnya yang tidak dicantumkan. Di antaranya, KH Mas Mansoer, Syafruddin Prawiranegara, Mohammad Natsir, dan Ir Djoeanda yang merupakan Guru Muhammadiyah yang berjasa dengan Resolusi Djoeanda menjadikan Indonesia menjadi betul-betul NKRI yang bercirikan nusantara, dan lain sebagainya.
Di sisi lain, HNW menambahkan, justru sejumlah pihak yang tercatat pernah memberontak dan memecah belah bangsa Indonesia dimasukan ke dalam Kamus Sejarah Indonesia tersebut.
“Tokoh-tokoh sentral Partai Komunis Indonesia (PKI) seperti Alimin, Semaun, Musso, Amir Syarifuddin, DN Aidit malah disebut. Bahkan, Bapak Komunis Asia Tenggara Henk Sneevliet yang sukses memecah belah Sarekat Islam menjadi putih dan merah justru dicantumkan, termasuk organisasinya, ISDV," bebernya.
HNW juga membandingkan penjelasan mengenai Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mendapat porsi yang jauh lebih besar dibanding partai-partai lainnya atau Ormas Islam.
Menurutnya, sudah seharusnya Dirjen Kebudayaan Kemendikbud selaku pengarah dari penyusunan Kamus tersebut untuk mengklarifikasi secara benar terkait hadirnya buku Kamus Sejarah Indonesia yang beredar itu. Dan harusnya segera merevisi dan merombak total secara benar.
Tapi karena dampak negatifnya yang sudah menyebar luas, klarifikasi Dirjen Kebudayaan Kemendikbud seharusnya tidak hanya mengenai tidak dicantumkannya KH Hasyim Asy’ari, juga mengenai tidak dicantumkannya KH Wahid Hasyim, KH Mas Mansur, M Natsir dan tokoh-tokoh bangsa dari kalangan umat islam lainnya.
Tetapi juga mengapa justru Kamus Sejarah Indonesia tersebut malah lebih mementingkan menyebut PKI dan banyak tokoh-tokoh PKI. (khf/fin)
