Bela Nadiem, Tsamara: Setop Serang dan Zalimi Mas Menteri

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang mendapatkan kritikan dari masyarakat di tengah isu reshuffle kabinet dibela Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany Alatas.

"Isu reshuffle kabinet yang beredar di media seminggu ini menghasilkan keriuhan politik, salah satunya serangan tajam kepada Mendikbud Nadiem Makarim," kata Tsamara, Rabu (21/4).

BACA JUGA: Apple Siapkan iPhone dengan Harga Terjangkau?

Ia melanjutkan. kritikan yang muncul mulai dari hilangnya nama pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy'ari di Kamus Sejarah Indonesia hingga tidak masuknya Pancasila dan Bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran wajib.

"Terakhir Nadiem dituduh menerbitkan buku Kamus Sejarah yang tidak mencantumkan pahlawan nasional yang juga pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy'ari," ujarnya pula.

Padahal, kata Tsamara, Kamus Sejarah Indonesia terbitan Kemendikbud itu dibuat pada era mantan Mendikbud Muhadjir Effendy. Tsamara menilai kamus tersebut pun belum dicetak.

BACA JUGA: Melaney Ricardo Rezeki Tak Tertukar

"Pertama, fakta menunjukkan buku Kamus Sejarah itu dibuat pada tahun 2017 ketika Mendikbudnya Muhadjir Effendy, bukan Nadiem Makarim. Kedua, sesuai dengan keterangan resmi Kemendikbud, Kamus Sejarah itu masih berupa draf dan oleh karena itu belum dipublikasi," ujarnya lagi.

Ia meminta sejumlah pihak untuk tidak menyerang Nadiem Makarim. Tsamara meminta kritik yang disampaikan ke Nadiem bersifat konstruktif, bukan fitnah.

"Maka, setop serang dan zalimi Mas Menteri Nadiem Makarim demi kepentingan politik jangka pendek. Mas Menteri tentu saja tidak sempurna. Kritik boleh saja bahkan dianjurkan. Tapi kritiklah dengan substansi yang kuat untuk perbaiki dunia pendidikan kita, bukan kritik yang menjurus kepada fitnah," paparnya.

Pada sisi lain, Tsamara menilai ada pihak yang membocorkan draf itu ke publik. Tsamara meminta pihak terkait untuk mengusut dugaan tersebut.

"Selain itu, pelaku pembocoran draf Kamus Sejarah yang kemungkinan besar dilakukan dari dalam tubuh birokrasi Kemendikbud harus diusut tuntas," tandasnya. (khf/fin)