SNCI Dorong Pemerintah Fokus Selesaikan Infrastruktur 'Mangkrak'

JAKARTA - Sinergi Nawa Cita Indonesia (SNCI) mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur prioritas, yang proses pembangunannya tersendat karena satu dan lain hal. Penyelesaian infrastruktur itu sendiri merupakan bentuk implementasi dari gagasan besar Nawa Cita, seperti yang diusung Presiden Jokowi di masa kampanye lalu.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum SNCI, Soeryo Atmanto, dalam bincang media hari ini, di Jakarta, Selasa (20/4).

Soeryo mengungkap, ada beberapa proyek infrastruktur atau program unggulan Presiden Jokowi yang berjalan tersendat saat ini. Sebut saja program Tol Laut yang belum optimal muatan baliknya, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang belum berlanjut hingga utang menggunung BUMN Karya akibat penugasan yang diberikan pemerintah.

[caption id="attachment_524215" align="alignnone" width="300"] Ketua Umum Sinergi Nawa Cita Indonesia (SNCI), Soeryo Atmanto beserta para pengurus lainnya, usai berbincang dengan awak media di Penang Biztro, Jakarta (20/4). (Sigit/fin)[/caption]

"Ini kan jadi image Perpres Pak Jokowi yang dipertanyakan, kenapa bangun infrastruktur untuk (jalan) layang, jalan tol itu berjalan, giliran kereta api cepat Jakarta-Bandung saja gak bisa. Juga pemerintah sulit mengejar gap pembiayaan infrastruktur itu dan biaya yang belum didapatkan. Untuk menyelesaikan itu (biayanya) hampir Rp200 triliun," ujar Soeryo.

SNCI, kata Soeryo, telah merumuskan beberapa usulan, mulai dari optimalisasi program, hingga mendorong investasi masuk ke Indonesia. Ia juga memastikan sumber daya manusia yang mumpuni telah tersedia untuk menjalankan usulan-usulan tersebut.

"Memang itu PR besar dan gak gampang, gak semua orang bisa. Dan meski Pak Jokowi begitu getol pasti ada juga yang belum selesai dan kita harus selesaikan itu," tuturnya.

Soeryo memandang, perlu adanya fokus pemerintah di sektor investasi melalui pembentukan Kementerian Investasi. Kementerian itu nantinya bertugas menyelesaikan hal-hal di lapangan yang selama ini tidak tuntas, seperti masalah ego sektoral, hingga kesiapan daerah sendiri dalam permasalahan-permasalahan ekonomi.

Atau dengan skenario lain, lanjut Soeryo, Presiden Jokowi bisa mengoptimalkan kinerja Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai ujung tombak pengejawantahan dari Nawa Cita itu sendiri.

"Tentunya dengan mendukung keberadaan reshuffle ini agar nanti Kementerian yang akan di perhatikan Pak Jokowi ini supaya bisa bekerja maksimal ya. Nawa Cita punya apa kita sampaikan. Cuma untuk kali ini kita sampaikan Kementerian Investasi sama Kantor Sekretariat Kepresidenan (KSP), itu konsep-konsep kita kasih. Bukan KSP jelek ya, tapi kita punya konsep untuk percepatan, pembaruan menuju tupoksi yang diharapkan Pak Jokowi," tuturnya.

Terakhir, saat ditanya wartawan terkait kesiapan Soeryo Atmanto jika didapuk Presiden Jokowi untuk memimpin Kementerian Investasi atau KSP, ia memastikan siap untuk menjalankan proposal yang telah diserahkannya kepada Presiden.

"Kalau diberi amanah untuk itu, siap. Karena SDM kami di belakang itu mendukung semua. Nawa Cita Indonesia, sinerginya itu adalah anggota-anggota kami yang capable, juga bersinergi dengan dunia bisnis, juga bersinergi dengan kalangan akademisi, itu kan juga memberikan manfaat semuanya, mendorong semuanya, investor juga, mereka siap semua," pungkasnya. (git/fin)