JAKARTA - Isu reshuffle kabinet yang tengah berhembus dipastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Hampir seluruh pihak mengatakan hal tersebut. Alasannya, merupakan hak prerogatif presiden dalam menentukan pembantunya di kabinet.
Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan senada. Pihaknya tidak akan melakukan intervensi dalam reshuffle kabinet karena merupakan hak mutlak presiden.
Pengurus DPP PDI Perjuangan Rudianto Tjen mengatakan, meskipun sebagai partai pendukung pemerintah dan menguasai kursi di parlemen, PDI Perjuangan tetap bersikap tidak melakukan intervensi kepada presiden dalam memilih dan mengganti kabinetnya.
Dalam penilaian internal partai, dia mengakui, ditemukan ada menteri anggota kabinet Jokowi yang memiliki kelebihan dalam membantu Presiden. Begitu juga sebaliknya, sehingga kondisi seperti ini Presiden yang mempunyai hak mutlak prerogatif untuk menentukan sikapnya.
"Saya cukup yakin, Presiden lebih mengetahui kinerja kabinetnya dalam membantu menjalankan pemerintahan sesuai visi dan misinya," ujarnya dilansir dari Antara, Selasa (20/4).
Ia menyatakan, Pemerintahan Jokowi yang dibantu kabinetnya bekerja sudah cukup baik terutama pemerataan pembangunan infrastruktur dalam upaya mendorong peningkatan ekonomi.
"Kebijakan Pemerintah sudah selayaknya kita dukung seperti larangan mudik Lebaran sebagai langkah yang tepat mencegah meningkatnya penyebaran COVID-19," kata Rudianto Tjen.
Apa pun keputusan yang diambil Presiden, kata Rudianto lagi, semata-mata untuk kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. (khf/fin)
