JAKARTA - Masyarakat harus mengawasi kinerja Satuan Tugas (Satgas) Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) agar bisa bekerja transparan dan akuntabel.
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mengatakan, jika masyarakat tengah menanti aksi dan hasil satgas secara nyata. Bukan hanya langkah dan keputusan politik.
"Pemaknaan keputusan bukan hanya proses dan isnya, melainkan target dan hasil yang dicapai," kata Didik di Jakarta, Sabtu.
Menurutnya, pengelolaan keuangan negara harus secara transparan dan akuntabel. Siapapun yang berurusan dengan keuangan negara haris mempertanggungjawabkannya.
Termasuk hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti terhadap beberapa korporasi atau perseorangan yang menerima BLBI.
"Namun, di sisi lain sebagian masyarakat menganggap pembentukan satgas tersebut adalah cara pandang yang keliru dan pergeseran paradigma dalam menangani kasus korupsi," katanya.
Menurut Didik, penanganan kasus korupsi seolah-olah hanya upaya untuk mengembalikan uang negara yang dikorupsi. Namun, hal ini juga terkait dengan penegakan hukum, baik pencegahan maupun penindakan, untuk memberikan efek jera dan menciptakan budaya antikorupsi.(khf/fin)
