"Sampai saat ini, saya masih menerima aduan secara langsung dari masyarakat tentang keluhan-keluhan. Saya enggak kenal, itu 'WA' dari siapa, saya buka dan kemudian saya teruskan, kadang saya jawab, saya teruskan," katanya saat Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Div Propam Polri di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Selasa (13/4).
Diungkapkannya, banyak pengaduan yang diterimanya terkait masalah keterlambatan penanganan perkara, terkait masalah mafia tanah, ketidaknetralan anggota.
"Itu saya masih menerima dan biasanya saya 'forward' (teruskan-red) kepada siapa yang bertanggungjawab untuk melaksanakan hal tersebut, itu masih saya lakukan," ujarnya.
Untuk itu, dia berharap agar seluruh anggotanya dapat meningkatkan layanan dan merespon pengaduan yang disampaikan masyarakat.
"Jadi kalau saya yang jadi Kapolri masih mau menerima dan membaca pengaduan-pengaduan tersebut, saya enggak bisa bayangkan kalau seorang kasatker, seorang kapolda, kapolres, rekan-rekan yang dinas di Propam tidak mau membaca. Kalau saya masih mau membaca, maka rekan-rekan yang tugasnya pada saat saya 'forwad' maka harus ada rencana aksi, harus ada langkah sehingga pengaduan tersebut bisa dituntaskan," tegas Listyo.
Dikatakannya, jika angka pengaduan masih tinggi, secara otomatis tingkat kepuasan masyarakat belum dirasakan, atau masih banyak laporan yang masuk kepada dirinya.
"Artinya mekanisme elektronik komplain (e-complaint) belum berjalan dengan baik. Itu saja ukurannya," katanya.
Karenanya, Listyo meminta agar tahun pertama ini ada peningkatan dari jajaran Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. terutama dalam menindaklanjuti aduan masyarakat.
"Jadi tolong dalam satu tahun pertama ini pasti akan ada peningkatan, tapi itu wajar, namun tolong rekan-rekan dipetakan, kemudian diakukan respon cepat terhadap pengaduan-pengaduan yang masuk ke kita," tegasnya.
(gw/fin)
