JAKARTA - Keputusan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang tidak memperpanjang Bantuan Sosial Tunai (BST) dianggap tidak masuk akal. Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menyayangkan, keputusan tersebut diambil sepihak tanpa melalui konsultasi dengan DPR RI.
"Jika alasannya karena tidak ada anggaran, saya pikir tidak masuk akal mengingat pemerintah justru menaikan alokasi anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2021,” ungkapnya, lewat keterangan resmi, Selasa (13/4).
Untuk diketahui, Menteri Keuangan menyampaikan alokasi anggaran PEN tahun 2021 melonjak hingga mencapai Rp699,43 triliun. Angka ini meningkat sebesar Rp295,4 triliun dari pagu PEN saat kali pertama disampaikan pemerintah di awal tahun 2021, yakni Rp403,9 triliun.
Anggota Komisi Sosial ini meminta Menteri Sosial untuk mempertimbangkan kembali keputusan untuk tidak memperpanjang BST tersebut. Pasalnya, ada dua alasan utama kenapa model bantuan ini layak dipertahankan.
“Pertama, intervensi pemerintah melalui kebijakan perlindungan sosial terbukti berhasil menekan jumlah kemiskinan akibat pandemi Covid-19. Program perlindungan sosial pemerintah selama pandemi tidak hanya menyentuh 40 persen lapisan masyarakat bawah, tetapi sukses menjangkau hingga 60 persen,” ungkapnya.
“Kedua, kebijakan anyar Mensos Risma ini akan menjadi kontraproduktif dengan upaya pemerintah selama ini dalam menekan angka kemiskinan. Atau dengan kata lain, potensi meledaknya angka kemiskinan sangat terbuka lebar bila bantuan ini dihapus,” terang Bukhori. (khf/fin)
