JAKARTA - Isu kenaikan biaya haji 2021 masih jadi sorotan DPR RI. Situasi pandemi membawa biaya konsekuensi jika penyelenggaraan haji jadi terlaksana pada tahun ini.
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf berharap supaya biaya haji sedapat mungkin ditekan. Hal ini agar tidak memberatkan calon jemaah haji.
“Jika memang terpaksa ada kenaikan, perlu ada alasan rasional maupun solusi dari pemerintah sehingga tidak memberatkan masyarakat,” imbuhnya, Sabtu (10/4).
Bukhori juga menyesalkan upaya diplomasi pemerintah Indonesia yang dinilai masih lemah dalam melobi pemerintah Arab Saudi untuk peroleh kepastian haji di tahun ini.
Padahal, lanjutnya, pemerintah Indonesia memiliki posisi tawar lebih terhadap pemerintah Arab Saudi terkait persoalan haji.
“Arab Saudi lebih butuh Indonesia dalam hal haji, mengingat negara kita adalah penyumbang jumlah jemaah haji terbesar di dunia,” ungkapnya.
Untuk diketahui, pada 23 April 2019, Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin mengatakan total jemaah haji Indonesia pada musim haji 2019/1440 Hijriah silam menjadi yang terbesar di dunia, yakni sebesar 231 ribu orang.
Tidak hanya itu, dengan jumlah sebesar itu, pemerintah Arab Saudi bahkan menjadikan jemaah haji Indonesia sebagai pilot project dalam setiap penerapan kebijakan baru terkait haji di Arab Saudi, salah satunya penerapan regulasi sistem haji elektronik (e-Hajj) pada 2014 silam.
Pemerintah Indonesia harus bisa mengambil peran lebih dalam mendesain taklimat haji sesuai dengan kemampuan dan situasi di negara masing-masing.
Kontribusi ini, akan menguatkan kedudukan Indonesia dalam kancah politik global. Pasalnya, penyelenggaraan haji sejatinya tidak hanya mejadi domain pemerintah Arab Saudi semata, tetapi juga membutuhkan kontribusi masyarakat dunia.
“Saya optimis, dengan mengambil peran yang lebih strategis ini akan membawa Indonesia lebih bermartabat di mata dunia," pungkasnya. (khf/fin)
