Sambut Gerbangdutas 2021, BNPP dan Pemkab Sambas Gelar Rapat Koordinasi

BerandaNewsSambut Gerbangdutas 2021, BNPP dan Pemkab Sambas Gelar Rapat Koordinasi

SAMBAS– Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) melakukan rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, di Hotel Pantura Jaya, Kabupaten Sambas, Rabu (7/4).

Rapat koordinasi dilakukan dalam rangka menyambut Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2021 akan dilaksanakan di area Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk yang dihadiri langsung oleh kementerian terkait pada Kamis 8 April 2021 besok.

Gerbangdutas sendiri merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2021 tentang Percepatan Pembanguan Ekonomi Pada Kawasan Perbatasan Negara, salah satunya di Aruk, Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Wilayah perbatasan Aruk akan menerima 21 kegiatan program pembangunan yang akan dikerjakan oleh delapan Kementerian terkait Inpres tersebut.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang pengelolaan potensi kawasan perbatasan, Robert Simbolon mengatakan, pemerintah melihat peluang yang bisa dimanfaatkan dari wilayah perbatasan berupa peluang-peluang pasar yang besar. Sehingga dengan adanya Inpres nomor 1 2021 ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

“Harapan kita adalah masyarakat perbatasan negara akan terjamin peningkatan kesejahteraannya. Masyarakat memiliki kemampuan daya saing berhadap-hadapan dengan masyarakat di kawasan yang sama di negara sebelah. Itu target kita dengan kehadirannya Inpres ini,” ujar Robert Simbolon kepada wartawan di Sambas Rabu (7/4).

Robert mengatakan, Kabupaten Sambas merupakan gudang dari produk pertanian. Masyarakat setempat selama ini hanya mengirim atau menjual hasil pertanian sebelum diolah. Sehingga dengan kehadiran Inpres ini, masyarakat bisa terbantukan dengan ketersediaan infrastruktur pertanian.

“Kita ingin hasil-hasil pertanian kita, produk pertanian kita dijual setelah terlebih dahulu, diberi nilai tambah, diolah dulu. Jadi kita membangun nanti misalnya industri pengolahan hasil pertanian. Sehingga nilai tambahnya ada di masyarakat, lapangan pekerjaan juga tercipta di masyarakat kita di kawasan perbatasan negara di Kabupaten Sambas ini,” ungkap Robert.

Robert mengatakan, pihaknya optimis, sejak Inpres ini ditetapkan oleh Presiden pada 11 Januari 2021 lalu, pihaknya telah melakukan sejumlah pertemuan secara maraton.

“Dan hampir semua kami sepakat ini menjadi prioritas. Semua kementerian bersepakat ini menjadi prioritas. Karena ini merupakan momentum,” jelasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sambas menyambut antusias Inpres dimaksud. Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili, mengatakan, Inpres nomor 1 tahun 2021 membuktikan bahwa negara hadir untuk wilayah perbatasan.

“Kabupaten Sambas ya pertama kami mengucapkan terima kasih atas Inpres nomor 1 tahun 2001 ini luar biasa kami mengapresiasi bahwa negara hadir di perbatasan,” ditegaskan Atbah Romin.

Selaku tuan rumah, Atbah Romin mengaku bangga karena pemerintah pusat akan membangun secara besar-besaran dalam waktu 2 tahun untuk Kabupaten Sambas.

“Ini pertanda bahwa kami optimis bahwa Kabupaten Sambas sebagai wilayah perbatasan ini akan semakin maju ke depan. Tentunya berefek kepada peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Sambas,” ucapnya.

Atbah melanjutkan bahwa, Inpres nomor 1 tahun 2021 merupakan bukti bahwa pemerintah pusat mempunyai perhatian dengan Sambas. Dia mengatakan, dengan kehadiran Pempus di Sambas, merupakan jawaban atas keinginan masyarakat sejak puluhan tahun guna membantu meningkatkan ekonomi daerah tersebut.

“Karena ini sesungguhnya adalah cita-cita masyarakat perbatasan puluhan tahun yang lalu. Seharusnya puluhan tahun yang telah dilakukan hal semacam ini. Tapi Alhamdulillah pada era bapak Presiden Jokowi ini terlaksana Insya Allah kami sangat bangga dan bahagia,” katanya.

Adapun delapan Kementerian yang akan mengerjakan pembangunan di wilayah Perbatasan Aruk adalah Kementerian Pertanian dengan lima program; Kementerian Perindustrian dengan lima program; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan empat program; Kementerian Perdagangan dengan dua program; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan dua program; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan satu program; Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan satu program; dan Kementerian Perhubungan dengan satu program. (dal/fin).

Baca Juga

Berita Terbaru

spot_img