Jika Ingin Maju, Pemerintah Harus Punya Visi Industri Hulu dan Hilir Terintegrasi

JAKARTA - Pemerintah disebut harus memiliki visi jauh kedepan, untuk mengintegrasikan industri hulu dengan hilir agar Indonesia bisa menjadi negara maju dan memiliki produk industri yang bisa bersaing dengan produk luar negeri.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komite Tetap Industri Hulu dan Petrokimia, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Achmad Widjaya, kepada Fajar Indonesia Network (FIN), dalam sesi wawancara khusus beberapa waktu lalu.

Menurut AW, demikian Achmad Widjaya biasa disapa, keterpaduan sektor hulu dan hilir akan menciptakan efisiensi yang berbuah kepada daya saing produk. Hal itu berbeda dengan kondisi saat ini, dimana nilai produk Indonesia kalah saing lantaran sistem tata niaga yang begitu rumit dan tidak efisien.

"Kita kan sekarang enggak (efisien), (bahan baku) masih import. Import sendiri banyak aturan-aturan tata niaga, yang ini gak boleh, yang itu gak boleh, akhirnya pemerintah terintimidasi sendiri dengan segitu banyaknya (aturan) tata niaga," ujar AW.

AW mencontohkan salah satu bentuk kemajuan yang dilakukan pemerintah, yaitu dalam hal pembangunan infrastruktur. Menurutnya, infrastruktur yang dibangun saat ini, merupakan visi untuk maju di masa depan. Meski demikian, ia menyayangkan bahwa pembangunan infrastruktur yang merupakan visi ke depan itu tidak dibarengi dengan pembangunan industri hulu hingga mengenitegrasikannya ke hilir.

"Kalau kita sudah perbaiki hulu-nya, tata niaga-nya lebih disederhanakan paralel dengan investasi ini, maka ini akan berboncengan bersama infrastruktur yang disiapkan untuk sepuluh atau lima tahun kedepan," ujar AW.

Contoh kasus lainnya, kata AW, terjadi pada Pertamina. Perusahaan migas pelat merah itu disebutnya tidak memiliki visi yang jelas untuk masa depan. Pertamina, kata dia, hanya fokus pada persoalan penyediaan BBM dan Gas saja, sementara visi kedepan lainnya seperti industri Petrokimia atau sektor turunan lainnya belum jelas digarap, hanya sebatas wacana yang belum konkrit.

"Kenapa Pertamina sampai hari ini cuma melihat soal BBM, harus melihat lebih jauh kedepan seperti di (Kementerian) PUPR dong. Lihat kedepan 10 atau 15 tahun lagi saya akan sambungkan (tol) Palembang ke Aceh, itu visi. Misi nya adalah kerjakan. Kok ini Pertamina gak ada visi yang jelas, misal 2030 saya harus punya RDMP (Refinery Development Master Plan) 20 misalnya, atau saya Pertamina harus punya (Pabrik) Petrokimia 30, itu namanya visi, bukan hanya visi 21 hari saya punya BBM gak boleh kosong," tegasnya.

Terakhir, AW berharap kedepannya arah pembangunan perekonomian pemerintah bisa lebih jelas lagi. Keterpaduan kebijakan hulu dan hilir juga penting untuk di-sinkronisasi. Ia juga berharap, pola-pola pembangunan yang dilakukan Kementerian PUPR bisa ditiru institusi lain, agar visi kedepan Indonesia maju bisa diwujudkan.

"Makanya pemerintah harus memikirkan bagaimana secara visioner, untuk menerbitkan kedaulatan energi yang bisa dibonceng sama industri menengah sama hilir, menyatu dengan infrastruktur yang sudah disediakan," pungkasnya. (git/fin)