Pasalnya kata pria yang akrab disapa HNW ini, sepanjang tahun 2021 ada anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang malah meningkat mencapai Rp700 triliun dimana Rp125 triliun di antaranya diperuntukkan untuk modal BUMN dan penempatan dana di perbankan.
Hidayat meminta Menteri Sosial tidak berkilah dengan dalih ketiadaan anggaran. Karena faktanya APBN ada dan anggaran bisa melimpah seperti untuk pemulihan ekonomi.
“Mestinya Mensos maksimalkan ‘jurus blusukan’ ke Menkeu dan kalau perlu ke Presiden Jokowi, agar tetap bisa mempertahankan program bantuan sosial tunai tersebut, jangan malah mengesankan pasrah dan nerimo saja dan diekspresikan ke publik pula. Padahal melanjutkan program bantuan sosial tunai juga bisa menjadi bagian dari meningkatkan daya beli dan kesejahteraan Rakyat, dan itu berdampak pada pemulihan ekonomi dan sosial juga,” kata HNW, Jumat (2/4).
HNW sapaan akrabnya mencatat, sepanjang tahun 2021 ini Kementerian Sosial sudah menghapuskan dua program kerakyatan dengan alasan yang sama yaitu ketiadaan anggaran, yakni program santunan untuk keluarga korban meninggal akibat covid-19, dan kini bantuan sosial tunai.
(khf/fin)
