Pemindahan Ibukota Janjikan Lapangan Kerja?

JAKARTA - Rencana pemerintah dalam pemindahan Ibukota Negara di tengah pandemi terus mendapat kritik. Anggota DPR RI Komisi XI Hidayatullah mengkritisi rencana groundbreaking ibukota baru oleh pemerintah pada tahun 2021 saat resesi ekonomi terus berlanjut dan belum ada tanda pandemi berakhir.

“Sangat tidak elok saat pertumbuhan ekonomi Indonesia tiap kuartal negatif tapi sudah bicara pindah ibukota, kecuali janji ekonomi meroket tujuh persen sudah terpenuhi, belanja negara mesti dikontrol lantaran penerimaan sedang buruk,” ujarnya, Rabu (31/3).

BACA JUGA:  Suap Nurhadi Rp35,7 M, Hakim Vonis Hiendra Soenjoto 3 Tahun Penjara

Menurut Hidayatullah pemerintah harus fokus dulu mengurus pandemi yang berdampak pada perekonomian secara signifikan.

“Lihatlah negara yang mampu kendalikan pandemi, Vietnam tumbuh positif selama tiga kuartal di 2020. Juga Taiwan meski tumbuh negatif di kuartal II/2020, tapi di kuartal III, Taiwan sudah tumbuh 1,59 persen.” terangnya.

Legislator PKS ini juga mengkritisi argumen pejabat pemerintah yang menyatakan bahwa pembangunan ibukota negara yang baru akan turun membantu situasi perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19.

BACA JUGA:  Setelah Tiga Terduga Teroris Ditembak, Sekarang Satu Wanita Ditembak di Mabes Polri, Masih Jaringan Makasar?

Menurut Hidayatullah, iming-iming kondisi perbaikan ekonomi tersebut tidak berdasar pada data dan kajian ilmiah.

“Menurut riset INDEF saja pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur cuma menyumbang 0,0001 persen terhadap PDB nasional, alias tidak berpengaruh signifikan atas PDB”, tutur Hidayatullah.

"Apalagi dengan rayuan akan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan, itu kurang tepat. Pembangunan infrastruktur terkini tidak memerlukan banyak pekerja karena sudah mengunakan mesin otomatis yang canggih, jadi bukan proyek padat karya,” tambahnya.

BACA JUGA:  Pemerintah Tolak Kubu Moeldoko, AHY Ucap Terima Kasih ke Jokowi

Ia menyarankan, pemerintah ketika merumuskan kebijakan hendaknya berdasar kajian yang mendalam, ilmiah, dan berdasarkan aspirasi kepentingan rakyat.

“Pemindahan Ibu Kota jelas akan mempersempit ruang fiskal yang kian terbatas, utang negara saja sudah tembus Rp6.361 triliun dan rakyat pasti akan menanggungnya nanti dengan setoran pajak mereka, pindah Ibu Kota menambahi beban rakyat” tandasnya. (khf/fin)