JAKARTA - Rencana pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas yang mulai diberlakukan pada Juli mendatang perlu beberapa syarat. Salah satunya, guru dan tenaga pendidik sudah melakukan vaksinasi.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan, pemerintah harus transparan soal jumlah guru dan tenaga pendidik yang telah divaksin. Hal ini, jika vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik menjadi salah satu syarat diberlakukannya pembelajaran tatap muka.
"Maka saya meminta pemerintah membuka datanya. Berapa jumlah guru yang ada, dan berapa banyak yang sudah divaksin? Karena berdasarkan informasi dari organisasi pendidik, vaksinasi terhadap mereka berjalan lambat. Jika informasinya benar, maka sulit dipastikan semua guru dan tenaga pendidik sudah divaksin pada Juli,” kata Netty dalam keterangan medianya, Rabu (31/3).
Menurutya, bagaimana mungkin PTM diberlakukan jika target vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik belum tercapai. “Kita tidak ingin PTM menjadikan anak-anak seolah kelinci percobaan dalam menghadapi Covid-19,” ujarnya
Netty meminta pemerintah agar target vaksinasi meliputi semua guru, baik yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), maupun guru honorer yang jumlahnya sangat banyak.
Semua guru dan tenaga pendidik harus mendapat prioritas vaksinasi tanpa membedakan status. Ada kekhawatiran bahwa vaksinasi hanya diberikan kepada guru-guru yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) saja.
"Padahal, sangat banyak guru-guru honorer yang tidak terdaftar di Dapodik. Bagaimana nasib mereka jika harus melakukan PTM tanpa divaksin?” ungkap Netty.
Semua prasyarat PTM mulai dari realisasi vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik, sarana prasarana sekolah yang sesuai protokol kesehatan, hingga kesiapan siswa dan orangtua dalam mendukung PTM harus terpenuhi.
Pemerintah perlu menganalisa kesiapan sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan. Apakah semuanya sudah memenuhi standar prokes untuk pembelajaran tatap muka?
"Apakah sekolah-sekolah sudah semuanya mengisi Daftar Periksa Protokol Kesehatan? Hal-hal semacam ini harus diperhatikan sebelumnya agar perangkat di lapangan tidak gamang dan kelabakan saat kebijakan PTM diberlakukan,” tandasnya. (khf/fin)
