JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan hasil pengawasan Komisi IX DPR RI ke beberapa kabupaten/kota terkait kartu prakerja dan bantuan subsidi upah ternyata masih memiliki permasalahan yang sama.
"Ketika kami mendatangi beberapa kabupaten/kota rata-rata memiliki persoalan yang sama. Yaitu, pemerintah daerah (pemda) mempertanyakan data penerima kartu prakerja," ujarnya lewat keterangan resminya, Senin (29/3).
Pemda, lanjut Legislator NasDem tersebut, ingin mengetahui sejauh mana manfaat kartu prakerja bagi penerimanya.
"Ketika penerima kartu prakerja itu mendapatkan pelatihan, seperti apa manfaat yang dirasakan langsung kepada mereka, khususnya yang sudah dirumahkan atau sudah di PHK dari tempat kerjanya. Apakah mereka sudah mandiri seusai menerima pelatihan," tanya Felly.
Sedangkan terkait subsidi upah, wakil rakyat dari dapil Sulawesi Utara itu mengatakan rata-rata masyarakat menginginkan bantuan tersebut diteruskan.
"Masih banyak masyarakat yang belum menerima bantuan subsidi upah tersebut karena banyak hal. Salah satu penyebabnya adalah mereka yang terdaftar sebagai penerima subsidi tidak memiliki rekening atau rekeningnya sudah tidak aktif," katanya.
Ia menambahkan, masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan subsidi tersebut karena tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
"Masih banyak para pekerja yang memang tidak didaftarkan oleh perusahaannya sendiri. Jadi itu bukan kesalahan dari pekerjanya yang membuat mereka tidak bisa menerima bantuan tersebut," kata Felly lagi.
Sehingga, menurut Felly, bantuan subsidi upah itu betul-betul dirindukan para pekerja yang memang belum mendapatkannya.
"Tinggal bagaimana BPJS Ketenagakerjaan dapat menyempurnakan data tersebut," imbuhnya. (khf/fin)
