Kasus Suap Bansos, Cita Citata Penuhi Panggilan KPK

JAKARTA - Pedangdut Cita Rahayu alias Cita Citata memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020.

Berdasarkan pantauan lapangan, Cita Citata tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pukul 14.33 WIB. Ia datang ditemani sejumlah asistennya.

Meski begitu, ia enggan berkomentar banyak seputar pemeriksaannya hari ini. Ia terus berjalan memasuki lobi Kantor KPK tanpa mengeluarkan pernyataan ke awak media.

Untuk diketahui, pelantun tembang Goyang Dumang itu bakal bersaksi guna melengkapi berkas penyidikan tersangka sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso (MJS).

Belum diketahui apa yang bakal digali dari keterangan Cita Citata. Akan tetapi, pada persidangan Senin (8/3) lalu, Matheus Joko Santoso menyebut fee bansos total Rp14,7 miliar yang diberikan kepada Juliari salah satunya diperuntukkan untuk mendukung kegiatan Kemensos.

Sebanyak Rp150 juta disebut Joko digunakan untuk membayar jasa Cita Citata yang mengisi acara Kemensos di Labuan Bajo.

“Artisnya informasinya Cita Citata, saya juga nggak hadir,” kata Joko.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan mantan Mensos Juliari Peter Batubara dan empat tersangka lainnya sebagai tersangka suap terkait program bantuan sosial penanganan virus corona (Covid-19)

Keempat tersangka lainnya dalam kasus ini adalah, pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.

Selaku penerima, Juliari, Adi dan Matheus dijerat Pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, selaku pemberi, Ardian dan Harry disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (riz/fin)