JAKARTA - Pemerintah tak akan melakukan impor beras, jika memang stoknya masih aman. Terlebih saat memasuki panen raya.
Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dani Amrul Ichdan menyebut, pemerintah tak mungkin merencanakan impor beras jika stok masih aman dan sedang memasuki masa panen.
BACA JUGA: Dipanggil Ulang, KPK Ingatkan Rudy Hartono Kooperatif
"Prinsipnya satu, impor dilakukan jika angka mendesak dalam kerangka cadangan (beras). Kalau saat ini berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Bulog masih cukup," katanya, Kamis (25/3).BACA JUGA: Kontraktor dan Subkon Hulu Migas Terikat Aturan Penggunaan Produk Lokal
Dikatakannya, inisiatif Kementerian Perdagangan merencanakan impor beras satu juta ton hanya untuk berjaga-jaga. Dikhawatirkan proyeksi hasil panen raya tidak sesuai target.Untuk itu, pemerintah baru akan melakukan impor beras jika syarat dan situasi telah memungkinkan serta apabila kondisi mengharuskan karena pasokan berkurang.
"Seandainya target itu tidak tercapai dan stok beras di bawah 1 juta ton, sementara kebutuhan bertambah, seperti kebutuhan untuk bantuan sosial (bansos) kemungkinan semakin banyak, maka dibutuhkan impor," ujarnya.
BACA JUGA: Dipanggil Terkait Kasus Suap Bansos, Effendi Gazali Diminta KPK Bawa Rekening Perusahaan
Dijelaskannya, kebijakan impor beras bisa dilakukan pemerintah dalam keadaan khusus. Tujuannya agar menjaga keseimbangan ekosistem produksi, distribusi, dan konsumsi.Impor dilakukan agar bisa menjaga pasokan beras apabila stok tidak memadai dan harga-harga tidak mengalami kenaikan karena adanya kelangkaan barang.
"Pemerintah tidak hanya melihat kapasitas produksi, tidak hanya stok (beras) yang ada, tapi juga stabilisasi harga," katanya.(gw/fin)
