JAKARTA - Ombudsman turun tangan langsung melakukan pengecekan terkait rencana pemerintah melakukan impor beras 1 juta ton. Ombudsman menduga, ada sesuatu yang tak beres dari rencana tersebut, sebab kondisi Indonesia saat ini disebut tidak mengalami kekurangan beras.
"Ombudsman mencermati adanya potensi maladministrasi terkait mekanisme keputusan impor beras, jadi terkait keputusan impor beras ini kami mencermati potensi adanya maladministrasi," kata Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/3).
Tak hanya mekanisme impor saja yang menjadi perhatian, Ombudsman juga melihat ada persoalan maladministrasi dalam manajemen stok pangan beras, hal itu mengakibatkan kebijakan hulu dan hilir tak terintegrasi dengan baik.
"Termasuk di dalamnya terkait pelaksanaan bantuan pangan," ungkapnya.
Yeka mengungkapkan, jika diteliti lebih dalam terkait beras, dari data stok beras di Bulog yang dimiliki Kementan tercatat Indonesia masih memiliki sekira 800 ribu ton, kemudian stok yang masih berada di penggilingan sebanyak 1 juta ton, di lumbung pangan milik masyarakat 6,3 ribu ton, pasar induk beras Cipinang sebanyak 30,6 ribu ton, horeka 262 ribu ton dan stok di rumah tangga sebesar 3,2 juta ton.
"Jika dijumlahkan, total stok beras yang ada mencapai 6 juta ton. Stok itu cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri, apalagi saat ini akan memasuki masa panen raya," ujarnya.
"Kami meminta Kemenko Perekonomian lakukan rapat koordinasi terbatas untuk menunda keputusan impor hingga tunggu perkembangan panen dan pengadaan perum Bulog paling nggak sampe awal Mei," sambungnya lagi. (git/fin)
