JAKARTA - Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku yang merupakan wilayah perbatasan negara menjadi tujuan kunjungan jajaran Pejabat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk mendengar secara langsung persoalan-persoalan yang menonjol di kawasan perbatasan laut, Senin (22/3/2021).
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon, yang juga Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan hadir dalam kesempatan ini. Kunjungan diterima oleh Bupati Maluku Barat Daya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Maluku Barat Daya.
Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya menyampaikan beberapa kebutuhan mendesak yang diharapkan nantinya BNPP dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.
Robert menuturkan kebutuhan mendesak tersebut antara lain adalah pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di pulau-pulau Kabupaten Maluku Barat Daya, pembangunan depo pertamina untuk BBM satu harga, pembangunan ruang kelas; perpustakaan; laboratorium; puskesmas; rumah sakit; alkes; pasar rakyat; gerai maritim pendukung trayek tol, pembangunan sarpras pendukung dan personil Satuan Teritorial dan Satgas Pamtas, pembangunan PLBN di beberapa pulau, penyediaan air bersih, dan penguatan sinyal di titik yang berstatus blank spot.
"Dari pertemuan tersebut, kami mencatat beberapa kebutuhan mendesak dan kami akan menyiapkan surat Bapak Mendagri kepada K/L terkait dan mengoordinasikannya lebih lanjut," ungkap Robert dalam laporanya.
Setelah bertemu dengan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, tim BNPP juga meninjau salah satu lokasi strategis yang akan dilaksanakan di Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) Terpadu Moa dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bekerjasama dengan Japan International Coorporation Agency (JICA) dan Dermaga Lakor dari Kementerian Perhubungan.
SKPT ini merupakan pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir, yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal berbasis perikanan.
Turut hadir bersama Robert, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara, Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesra, pejabat yang mewakili Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, dan pejabat yang mewakili Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut. (nrm/rls/fin)
