JAKARTA - Gemuknya koalisi dan minimnya oposisi di kancah perpolitikan Indonesia masih menjadi sorotan pengamat. Kurangnya kontestasi partai politik hingga banyaknya calon tunggal di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi bukti jika parpol takut untuk mengusung kandidat dan lebih memilih posisi aman.
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai, jika kondisi tersebut terus terjadi, lebih baik kembali ke era Presiden Soeharto yang hanya ada 3 partai.
Ia mengusulkan, jika saat ini yakni PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PPP, PKB merupakan koalisi pemerintahan bisa saja berafiliasi. Dan kini hanya ada dua koalisi yakni enam koalisi pemerintahan dan dua koalisi oposisi PAN dan PKS.
Jika Demokrat bergabung, maka kemungkinan tinggal PKS dan PAN. Tapi sejauh ini kalau politik dua kaki maka yang kaki 1 ada di koalisi gabungan dan kaki yang satu dikoalisi oposisi.
"Kita multi partai tapi pada hakekatnya hanya ada 2 yakni partai koalisi pemerintah dan partai oposisi. Saya usulkan ke depan kita two party atau three party saja biar ongkos dan anggaran tak terlalu besar," bebernya, Rabu (17/3).
Dengan 3 partai ucap Jerry, maka akan lebih terkontrol dan akan terhindar dari kudeta. Bahkan, tidak menutup kemungkinan untuk merevisi UU Parpol 2 Tahun 2011 revisi No 2 Tahun 2018.
"Kita belajar dari Amerika yang hanya punya partai yakni Partai Republik dan Demokrat. Sebetulnya ada juga Green Party dan Liberterian party serta lainnya. Percuma saja partai kita banyak tapi tak mau bertarung maunya afiliasi politik atau koalisi politik, lebih baik digabung saja partai pemerintah dan lawannya partai oposisi," kata Jerry.
Jadi keuntungan three party yakni logistik dan cost politik tak besar bantuan pemerintah juga tak besar. Ini akan menghidari terjadinya politik transaksional, terhindar dari budaya koruptif dan lebih efektif. (khf/fin)
