Herd Immunity di Sekolah Terancam Gagal

Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Fahriza Marta Tanjung mengatakan hasil survei mengenai persepsi guru atas program vaksinasi COVID-19 ternyata 8,27 persen guru menolak divaksin. "Survei diikuti oleh 2.406 guru dari 26 provinsi di Indonesia. Hasil survei menunjukkan bahwa 91,73 persen guru bersedia divaksinasi dan 8,27 persen guru menolak divaksinasi," ujarnya dalam paparan survei singkat "Persepsi Guru Atas Program Vaksinasi", Rabu (17/3). Dikatakannya, jika data itu ditelusuri lebih lanjut maka yang tidak bersedia divaksin adalah guru yang berasal dari luar Jawa. Mereka adalah guru di jenjang SMA/SMK/MA dengan rentang usia di bawah 50 tahun. "Guru yang tidak bersedia divaksin cenderung memiliki alasan khawatir dengan efek samping vaksinasi dan ragu dengan kualitas vaksin," ungkapnya. Menurutnya, jika banyak guru yang belum divaksin, lalu siswa juga belum divaksin maka herd immunity secara komunal di lingkungan sekolah sulit terbentuk. "Herd immunity terbentuk jika 70 persen kekebalan kelompok terbentuk," ucapnya. Sementara untuk guru yang bersedia divaksin, Fahriza mengatakan, dikarenakan agar memiliki kekebalan tubuh dan aman jika pembelajaran tatap muka (PTM) jadi dilaksanakan pada tahun ajaran baru nanti. Fahriza juga merekomendasi, agar pemerintah meningkatkan sosialisasi vaksinasi kepada guru, terutama di luar Jawa. "Guru-guru yang belum mengikuti sosialisasi cenderung tidak bersedia mengikuti vaksinasi bagi guru," katanya. Ia mengharapkan vaksinasi kepada guru dapat membantu kebuntuan dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). "Jika masih banyak guru yang menolak untuk divaksinasi tentu pelaksanaan PTM di bulan Juli masih diragukan," ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti meminta dinas pendidikan di daerah dan dinas kesehatan untuk bekerja sama untuk mensosialisasikan program vaksinasi kepada guru, termasuk ke murid. "Ada keraguan sebagian guru, ragu pada kualitas vaksin dan takut efek sampingnya, berarti harus ada yang menjelaskan ini dari dinas kesehatan," ucapnya.(gw/fin)