JAKARTA – Dua ahli Indonesia (Indonesianis) asal Australia menilai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang yang dinilai ilegal itu, akan menghancurkan partai Demokrat sendiri
Adalah Dr. Marcus Meitzner dari Australia National University (ANU) dan Dr. Thomas Power dari University of Sydney. Keduanya tidak yakin Partai Demokrat tetap dipilih konstituennya yang saat ini berjumlah lebih dari 10 juta orang jika dicaplok oleh kepala Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Dr Marcus Meitzner menilai, KLB tersebut bukan sekedar upaya mencari kendaraan politik untuk pencapresan, tapi lebih dari itu, ada upaya terstruktur dan sistematis untuk melemahkan oposisi, yang merupakan salah satu ciri otoritarianisme.
"Jika mereka tidak ada, partai ini kehilangan daya tarik utamanya,” kata Meitzner yang sudah meneliti politik Indonesia selama lebih dari satu dekade ini.
Marcus Meitzner mengatakan, Partai Demokrat dipilih rakyat karena faktor ketokohan Susilo Bambang Yudhono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhono (AHY).
Namun jika diambil alih oleh KSP Moeldoko, maka dia meyakini elektabilitas Partai berlambang bintang mercy itu akan terjun bebas.
“Jika kepemimpinan Partai Demokrat diambil-alih Moeldoko, saya yakin elektabilitas Partai Demokrat akan terjun bebas menjadi 1-2 persen saja dan tidak akan lolos ambang batas parlemen pada pemilu 2024,” sambungnya dalam webinar yang diselenggarakan Pusat Studi Ilmu Kemasyarakatan Universitas Parahyangan (12/3) lalu.
Hal senada dikatakan oleh rekannya, Thomas Power yang menarik kesimpulan serupa. “Bagaimana mungkin AHY yang elektabilitasnya 7-8 persen, digantikan oleh orang yang elektabilitasnya nol persen?” tanya Thomas.
“Jadi, upaya kudeta ini tak bisa lain hanya bisa dibaca sebagai upaya menghancurkan Partai Demokrat” imbuhnya.
Thomas berspekulasi bahwa boleh jadi ini bagian dari upaya memuluskan rencana masa jabatan presiden tiga periode.
Kedua pengamat Indonesia ini secara terbuka mengaku tidak faham mengapa Presiden Jokowi tidak menyampaikan pernyataan atau melakukan tindakan atas upaya Kepala KSP Moeldoko mencaplok Partai Demokrat ini.
Mereka tidak yakin Presiden tidak tahu mengingat posisi Kepala Staf Kantor Presiden atau di luar negeri biasa disebut sebagai Chief of Staff, pada dasarnya melekat pada Presiden.
Pada pemerintahan-pemerintahan demokratis lainnya, tindakan seperti ini biasanya berujung pada pengunduran diri atau pemberhentian dari jabatan.
Tapi mereka sepakat upaya pencaplokan partai ini menambah kuat sinyal memburuknya kualitas demokrasi di Indonesia, yang sudah dilontarkan banyak pengamat dan lembaga internasional dalam beberapa tahun terakhir ini.
Webinar ini bertajuk Kudeta Demokrat: Otoritarianisme Pemerintah? Selain Meitzner dan Power, Khoirunnisa Agustyati dari Perludem juga menadi pembicara. (dal/fin).
