JAKARTA - Indonesia terancam mengalami krisis air bersih jika pemerintah tidak segera membangun pusat-pusat pengolahan air bersih di Indonesia. Sebab, dari hasil kajian Indonesian Water Institute (IWI), baru 21,8 persen saja kebutuhan air bersih 270 juta penduduk Indonesia terpenuhi.
Hal itu disampaikan oleh Chairman IWI, Firdaus Ali kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Selasa (16/3). Diakui Firdaus, permasalahan anggaran menjadi kendala utama pemenuhan air bersih di Indonesia.
"Pemerintah memang punya kendala dalam kemampuan fiskal untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih masyarakat. Kita lama tidak membangun infrastruktur sebagai mana harusnya kita membangun seiring kecepatan penambahan populasi kita," ujar Firdaus.
Menurutnya, upaya yang dilakukan pemerintah dibawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatasi persoalan air bersih, sudah berada di jalur yang tepat. Namun demikian, upaya penyelesaian pembangunan infrastruktur air seperti waduk, bendungan serta SPAM (Sentra Pengolahan Air Minum) masih kurang optimal karena permasalahan fiskal tersebut.
"Dalam kondisi ini pemerintah seharusnya mengundang partisipasi pihak swasta ikut membantu mengembangkan infrastruktur air. Tetapi kan biasa ada chalanges oleh LSM (lembaga swadaya masyarakat) misalnya, air tidak boleh dikomersialisasikan. Padahal air untuk sampai ke keran rumah butuh effort, tidak bisa hanya dengan doa saja," tegasnya.
Menurutnya, kondisi ini harus segera dibenahi jika tidak ingin Indonesia mengalami krisis air bersih di masa mendatang. "Karena air bersih itu ada prosesnya, diambil, diolah di transmisikan dan di distribusikan. Itu kan butuh pipa nya, perlu biaya," kata dia.
Firdaus berharap, kedepan lebih banyak lagi masyarakat yang 'melek' dengan kondisi air bersih Indonesia, agar pemerintah bisa bekerja leluasa dengan programnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih melalui pembangunan infrastruktur pendukung lainnya.
"Jika Indonesia baru mampu memenuhi air bersih 21,8 persen dengan perpipaan, bahkan Indonesia kalah jauh dengan Malaysia yang sudah 99,8 persen, di Singapura 100 persen, Thailand 87 persen, Vietnam sudah hampir 85 persen, jadi kita sudah tertinggal jauh," pungkasnya. (git/fin)
