JAKARTA- Pemerhati sosial politik, Ferdinand Hutahaean menilai, sangat tidak tepat kuasa hukum Partai Demokrat, Bambang Widjojanto menggunakan diksi yang berlebihan untuk menyerang pemerintah terkait kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang
Menurut Ferdinand, Partai Demokrat justru akan rugi jika mengambil Bambang Widjojanto sebagai kuasa hukum.
"Demokrat justru akan rugi dan menjadi musuh bersama jika lawyernya menggunakan diksi-diksi yang berlebihan dan cenderung menyerang tanpa strategi dan taktis," ujar Ferdinand dikutip akun twitternya, Ahad (14/3).
Bambang Widjojanto kini diambil sebagai kuasa hukum Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam pernyataan pers, Bambang menyebut bahwa KLB kubu Moeldoko merupakan bentuk brutalitas demokratik di era Presiden Jokowi. Istilah 'brutalitas' ini dianggap blunder.
"Bambang W baru bekerja saja sudah blunder dengan istilah brutalitas demokrasi. Ini akan merugikan karena membunuh simpati kepada Demokrat," ujar Ferdinand.
Mantan Politikus Partai Demokrat ini menilai, Bambang berlebihan telah menyudutkan pemerintah. Padahal menurut Ferdinand, KLB adalah urusan internal Partai. Pemerintah tidak campur urusan itu.
"Bambang W ini menurutku asal bicara dan memilih diksi yang berlebihan. Brutalitas Demokrasi, seolah pada peristiwa KLB itu ada kekuatan yang memaksa dengan kekuasaan untuk membunuh demokrasi. Padahal sesungguhnya KLB itu wujud dari hidupnya Demokrasi internal yang selama ini mati," ujar Ferdinand.
"Wahai netizen yang budiman, Tolong sampaikan kepada BW ini, jangan banyak bacot omong kosong, kedua, jangan memilih diksi yang melampaui situasi, kesannya itu jadi fitnah. Ketiga, suruh dia belajar dulu tentang apa sesungguhnya yamg terjadi di Demokrat, jangan berasumsi hanya dengan order," pungkas Ferdinand. (dal/fin).
