JAKARTA - Niatan pemerintah untuk membuka keran impor beras sebanyak satu juta ton, diprotes berbagai kalangan. Apalagi rencana tersebut akan dilakukan berbarengan dengan masa panen raya.Selain menafikan kerja petani dengan anjloknya harga gabah, penumpukan stok beras di gudang-gudang Bulog tanpa dibarengi dengan manajemen tata kelola yang apik, justru akan menurunkan kualitas beras. Dan, hal itu jelas menimbulkan kerugian negara.
Rencana impor juga menimbulkan pertanyaan pada Kementan yang tidak ngotot melindungi produksi petani.
Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas menegaskan, saat ini tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan impor.
"Alasan (pemerintah) untuk menjaga stok, tapi itu tidak bisa dijadikan alasan," kata Dwi saat dihubungi wartawan, Kamis (10/3).
Dia memberikan data bahwa saat ini produksi beras dalam negeri dalam posisi aman. Hal itu terlihat dari anomali harga gabah kering panen di tingkat petani. Di mana terjadi penurunan sejak Oktober 2020.
"Terus turunnya harga gabah kering di tingkat petani ini menandakan bahwa stok beras sangat memadai, karena biasanya sejak akhir tahun itu naik. Tapi ini kenapa mengalami penurunan, artinya stok beras nasional cukup," jelasnya.
Yang harus dilakukan oleh Bulog harusnya meningkatkan daya serap dari patani dalam negeri. Bukan meminta tambahan stok beras dari luar negeri.
"Kalau untuk stok, kenapa tidak ambil dari petani. Bulog ini hanya menyerap 1,4 juta ton dari petani, padahal seharusnya bisa menyerap gabah dan beras sampai 2,5 juta ton. Kenapa hanya 1,4 juta ton?" tandas Kepala Biotech Center IPB University itu.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Subagyo menyatakan, sejak awal pihaknya sudah meminta kepada Bulog untuk terbuka terkait dengan cadangan beras nasional. Hal ini sebagai bentuk transparasi agar tidak ada kebijakan impor, ketika stok nasional masih mencukupi.
"Impor itu dilakkan ketika cadangan tidak mencukupi, kemudian juga tidak dilakukan pada posisi sedang panen raya. Itu yang menjadi pedoman dalam undang-undang," katanya.
Pihaknya memandang, rencana impor disebabkan karena tidak ada koordinasi yang baik di tubuh pemerintah. Khususnya Kementerian Pertanian sebagai pihak yang bertanggung jawab atas produksi pangan nasional.
"Nah kalau memang cukup, jadi kebijakan impor ini untuk apa dan siapa? Memberikan celah kepada importir, dan importir main mata ke kementerian terkait," tegasnya.
Oleh karena itu dia meminta kepada Bulog untuk membuka data terkait ketersediaan beras.
Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasludin menegaskan, rencana impor beras sangat bertolak belakang dengan semangat Presiden Joko Widodo yang telah menyerukan untuk membenci produk asing. Toh, kata dia, saat ini tidak ada daerah yang sedang mengalami gagal panen.
"Kalau bisa diproduksi dalam negeri kenapa tidak diberdayakan. Kecuali produknya tidak ada," ungkapnya.
