Warga Kampus Siap Divaksin

JAKARTA - Sesuai Peta Jalan Vaksinasi Nasional Covid-19, pada tahap 2 vaksinasi diprioritaskan kepada pelayan publik, termasuk di antaranya para pendidik dan tenaga kependidikan (PTK).

Vaksinasi Covid-19 diberikan bagi PTK seluruh jenjang pendidikan akan diberikan secara bertahap mulai dari PTK pada jenjang PAUD/RA/sederajat, SD/MI/sederajat, dan SLB. Selanjutnya PTK pada jenjang SMP/MTs/sederajat, SMA/MA/sederajat, dan SMK. Tahap terakhir, vaksin akan diberikan kepada PTK di jenjang pendidikan tinggi.

BACA JUGA:  Annisa Pohan Nanya, Singkatan dari Perampas Partai Orang Apa, Netizen: Pepo Mbak…

"Dengan demikian, vaksinasi Covid-19 ini dapat mengakselerasi persiapan pembelajaran tatap muka di lingkungan pendidikan tinggi. Saya berharap seluruh warga pendidikan tinggi dapat bersabar dan terus mendukung program vaksinasi ini," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud, Nizam, Senin (8/3/2021).

BACA JUGA:  Annisa Pohan: Ini Bukan Lagi Soal Rampok Partai, Tapi Lebih dari itu Soal Pemerkosaan Demokrasi

Merujuk pada arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), vaksinasi covid-19 nantinya akan diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat secara gratis dan bertahap, termasuk bagi mahasiswa.

"Vaksinasi Covid-19 telah diberikan kepada mahasiswa sejak tahap I vaksinasi, yakni kepada mahasiswa kedokteran yang sedang menjalani praktik pendidikan di Rumah Sakit Rujukan Covid-19," ujarnya.

BACA JUGA:  Ferdinand Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Rumah DP 0, Apakah Libatkan Gubernur?

Terkait persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), kata Nizam, sejak Januari 2021 pimpinan perguruan tinggi dapat mengizinkan perkuliahan tatap muka sesuai protokol kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.

"SKB Empat Menteri yang telah diumumkan pada November 2020 menyebutkan bahwa pimpinan perguruan tinggi dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan Dirjen Dikti," terangnya.

"Kebijakan yang dimaksud tertuang pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021," imbuhnya.

BACA JUGA:  Peneliti UGM Ajukan Pengunduran Diri dari Tim Uji Klinis Vaksin Nusantara

Nizam juga mengimbau, agar tidak ada mispresepsi terkait jadwal pembukaan secara terbatas kampus maupun sekolah. Ia berharap, pimpinan satuan pendidikan telah didorong untuk mengakselerasi pembelajaran tatap muka sesuai kondisi satuan pendidikan dan dengan menerapkan protokol kesehatan.

BACA JUGA:  Kalahkan Wakil Malaysia, Shesar Rhustavito Melaju ke 16 Besar Swiss Open

"SKB Empat Menteri yang telah diumumkan pada November 2020 menyebutkan bahwa pimpinan perguruan tinggi dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan Dirjen Dikti," terangnya.

Sementara itu, Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) meminta, pemerintah tak tergesa-gesa membuka Pembelajaran Tatap Muka (PTM), yang ditargetkan berlangsung Juli mendatang. Pihaknya menilai, proses vaksinasi guru berjalan lambat.

BACA JUGA:  Dua Kubu Saling Lapor di Kemenkumham, AHY: Jika Ketemu, Senyumin aja…

"P2G berharap pemerintah tidak tergesa-gesa menjanjikan melaksanakan PTM Juli 2021," kata Kabid Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Heri.

Sebenarnya, kata Iman, guru pada umumnya antusias dan sangat mendukung program vaksinasi. Alasan utamanya untuk menyukseskan dimulainya PTM. Namun, pihaknya mendapat keluhan dan kekhawatiran dari orang tua siswa perihal belum adanya vaksinasi bagi siswa.

"Jika guru sudah divaksinasi, bagaimana jaminan keamanan dan kesehatan para siswa, jika sekolah dibuka normal kembali?" ujarnya.

BACA JUGA:  Ernest Prakasa: Yang Salah dari KLB Demokrat adalah Ketua Barunya Orang Kabinet Jokowi

Bagi daerah yang sudah zona hijau atau kuning, P2G menyarankan menggunakan metode blended learning dalam pembelajaran. Yaitu, sebagian siswa belajar tatap muka dengan disiplin protokol kesehatan dan memulai adaptasi kebiasaan baru (AKB), sebagian lagi belajar daring atau luring.

"Kami berharap, pemerintah terus fokus mengakselerasi upaya pendataan dan pelaksanaan vaksinasi guru dan tenaga kependidikan. P2G berharap pemerintah memperhitungkan risiko jika sekolah dibuka kembali Juli, termasuk bagaimana mencegah penyebaran covid-19 pada siswa," pungkasnya. (der/fin)