Jakarta - Pemerintah menyiapkan dua skema penyerapan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Skema yang pertama yakni melalui pasar digital, dan kedua melalui rantai nilai BUMN.
"Sesuai dengan arahan presiden kemitraan antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian BUMN dalam dua hal tadi supaya dikonkretkan,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Selasa (9/3).
Teten mengatakan, pasokan produk UMKM dalam global value chain baru mencapai 4,1 persen. Diharapkan dengan kemitraan kedua Kementerian, bisa mendorong persentase produk-produk UMKM Indonesia masuk ke global value chain lebih besar lagi.
“Kita belum bisa memperkirakan targetnya berapa. Kita mau develop dulu, kita mau cari peluang-peluang dulu, karena yang diharapkan pertama yang mengintegrasikan produk UMKM dalam rantai pasok itu dimulai dari BUMN,” ujar Teten.
KemenkopUKM, kata Teten, juga menjalin kemitraan dengan pihak swasta, terutama dalam hal peningkatan mutu produk. Ia mengakui selama ini sudah ada produk UMKM yang dipasok untuk rem kereta api atau untuk jaringan transmisi PLN. Produk-produk tersebut tengah diupayakan untuk terus dikembangkan.
“Akan dikembangkan juga sektor pangan yaitu koperasi pangan, bisa memasok untuk bahan baku Kimia Farma, Bio Farma, dan lain-lain,” kata Teten.
Teten menyebut, pihaknya juga sedang mendorong UMKM untuk memproduksi komponen-komponen spare part dalam jangka panjang yang bisa membangun UMKM berbasis pada pengembangan teknologi yang dibutuhkan industri.
“Selain BUMN kita juga ingin kembangkan dengan swasta agar sebagian spare part mobil dan motor itu tidak hanya dikerjakan industri besar saja, tapi disubkontrakkan dengan UMKM. Dengan begitu kan ada transfer teknologi, transfer pengetahuan, dan dituntut memenuhi standar,” lanjut Teten.
Wamen BUMN I Pahala N. Mansuri mengatakan, pihaknya banyak membutuhkan komponen-komponen maupun spare part yang bisa menjadi offtaker bagi Kimia Farma dan Biofarma.
“Salah satu yang dikembangkan adalah industri herbal. Bahan-bahan herbal tadi diproduksi oleh koperasi. Inilah contoh kerja sama kemitraan. BUMN yang lain juga membutuhkan bahan baku yang diproduksi oleh UMKM seperti Pertamina dan Pindad,” kata Pahala.
Menurut dia, peluang usaha ini akan didorong supaya masuk ke global value chain. Khusus pengadaan produk UMKM difokuskan supaya menyambung dengan mata rantai strategis tadi. Produksi yang berulang dan memerlukan jumlah yang banyak,” ujar Pahala.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres tersebut mengamanatkan belanja Kementerian/Lembaga/Pemda sampai dengan Rp15 miliar, diperuntukan bagi UMKM atau koperasi.
Pada 2020 lalu, 9 perusahaan BUMN dibawah Koordinasi Menteri Erick Thohir telah menyerap produk UMKM senilai Rp10,7 triliun. Di 2021 ini, target penyerapan produk UMKM diperluas hingga ke 47 perusahaan BUMN. (git/fin)
