Vaksinasi Gotong Royong Percepat Kekebalan

 JAKARTA - Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menyatakan program vaksinasi gotong-royong atau vaksinasi mandiri dapat mempercepat Indonesia keluar dari pandemi.

"Tujuan vaksinasi adalah memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan membangun kekebalan kelompok. Yaitu sekitar 70 persen dari jumlah penduduk atau 181,5 juta orang. Semakin cepat terbangun, tentu akan semakin baik untuk mengeluarkan Indonesia dari situasi pandemi," ujar Koordinator PMO Komunikasi Publik KPCPEN, Arya Sinulingga di Jakarta, MInggu (28/2).

BACA JUGA:  Yakin Nurdin Abdullah Orang Baik, PDIP Siap Beri Bantuan Hukum

Menurutnya, semakin cepat kekebalan kelompok terbentuk, maka semakin baik bagi masyarakat. "Karena itu, usulan yang dapat mengakselerasi program vaksinasi, tanpa menambah beban anggaran negara, patut disambut baik," ucapnya.

Arya menyampaikan, pelaksanaan vaksinasi gotong royong dilakukan oleh perusahaan swasta kepada karyawan dan buruh secara gratis. "Yang patut digaris bawahi adalah ada upaya berbagai pihak bahu-membahu membantu, mendorong terbangunnya herd immunity. Jadi ini adalah langkah gotong royong. Langkah-langkah yang biasa dilakukan bangsa jika mengalami bencana," tuturnya.

Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang mengatur tentang Program Vaksin Gotong Royong atau vaksin mandiri yang dilakukan oleh perusahaan swasta pada karyawan dan buruh.

"Melalui peraturan ini inisiatif tersebut telah terakomodir dengan disertai aturan-aturan detilnya yang dipastikan tidak akan bentrok dengan vaksin program pemerintah. Justru ini adalah upaya paralel yang saling melengkapi dan menguatkan," terang Staf Khusus Menteri BUMN ini.

Dengan begitu, program vaksinasi oleh pemerintah tetap berjalan sesuai jadwal. "Ini adalah tambahan baru dari kawan-kawan pengusaha yang ingin memberikan vaksin gratis kepada karyawannya. Jadi tidak ada perubahan sama sekali dari jadwal yang telah ditentukan. Juga tidak mengubah prioritas pemerintah," pungkasnya.(rh/fin)