Wacana Revisi UU ITE Merupakan Satu Langkah Maju

BerandaNasionalWacana Revisi UU ITE Merupakan Satu Langkah Maju

JAKARTA – Rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah salah satu langkah maju. Selama ini, penerapan pasal karet rentan digunakan untuk menghukum.

Misalnya saja korban kekerasan berbasis gender online (pasal asusila), represi legal warga yang mengkritik kebijakan (pasal defamasi), represi minoritas agama (ujaran kebencian), dan lain-lain.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, kondisi tersebut membuat posisi saksi, korban, saksi pelaku, maupun pelapor menjadi semakin sulit.

Ia melanjutkan, kritik tersebut berdasar praktik kecenderungan over criminalization dalam penerapan UU ITE. Metode penanganan perkara ITE lebih menekankan sanksi pidana, daripada respon kontrol sosial lainnya yang menekankan restorasi (pemulihan) dan mediasi.

Sejumlah prinsip cost and benefit untuk menghindari kerugian dan konflik, prinsip kehati-hatian karena berpotensi pelanggaran hak dasar, dan menghindari penghukuman yang tidak berdasar (due process of law).

Berdasar data perlindungan ke LPSK tiga tahun terakhir (2017-2020), terdapat 31 kasus (68 orang) permohonan perlindungan atas jeratan UU ITE. Para pemohon perlindungan ada yang berstatus korban, pelapor, saksi dan tersangka.

“Beberapa perkara terkait pelanggaran kesusilaan, mencemarkan nama baik, atau untuk membalas laporan masyarakat atas sejumlah kasus korupsi, kekerasan sekual, sengketa lingkungan hidup, dan penganiayaan,” paparnya, Sabtu (27/2).

Ia menegaskan, beberapa perkara seperti penipuan, pemerasan, pengancaman, berita bohong, grooming, prostitusi online, dan kekerasan seksual (termasuk konten pornografi), serta SARA memang UU ITE masih relevan digunakan.

“Namun, di tengah polarisasi yang meningkat imbas dari pemilu, pada perkara yang bernuansa politis-horizontal polisi juga perlu melihat lebih jauh pokok perkara yang terjadi, dan tidak mudah menerapkan UU ITE,”jelasnya.

Dampak penerapan UU ITE secara hitam putih juga berakibat buruk bagi kemajuan demokrasi di Indonesia. Dari hasil laporan sejumlah survei lembaga demokrasi menunjukkan anjloknya indeks demokrasi Indonesia disebabkan kebebasan sipil yang menciut, khususnya karena efek UU ITE.

Yang patut menjadi keprihatinan adalah posisi indeks demokrasi saat ini menempati urutan terendah kurun waktu 14 tahun terakhir. Artinya, kecacatan demokrasi yang dialami mesti menjadi refleksi bersama.

“Salah satu contoh penerapan UU ITE yang LPSK tangani adalah pengaduan Baiq Nuril. Ini salah satu bentuk di mana seorang korban pelecehan seksual malah dipidanakan karena dianggap mentrasmisikan rekaman elektronik yang bermuatan kesusilaan,” ujar Edwin.

LPSK menilai saat ini adalah momentum yang tepat untuk meninjau ulang norma UU ITE. LPSK memberikan beberapa catatan terkait penerapannya. Pertama, revisi UU ITE perlu melihat adanya keterhubungan dengan Pasal 10 UU Nomor 31 Tahun 2014.

Selama ini kerap terjadi serangan balik dari pelaku atas sejumlah kasus korupsi dan kekerasan seksual dengan cara mengkriminalisasi saksi dan pelapor. Dampaknya adalah tergerusnya peran serta masyarakat dalam membongkar kasus.

Kedua, penyelesaian perkara tertentu dengan mekanisme restorative justice menjadi pilihan prosedur yang utama untuk memulihkan martabat para korban.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta juga ikut menanggapi wacana revisi UU ITE yang digulirkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini.

Awalnya, keberadaan UU ITE sebelum tahun 2008 sangat diperlukan sebab jagat digital di Indonesia saat itu seperti hutan belantara yang kerap terjadi kasus penipuan, pornografi, pembajakan kartu kredit, eksploitasi anak, dan bahkan salah satu situs perjudian online terbesar berasal dari Indonesia.

Dalam perjalanannya setelah UU ITE disahkan tahun 2008 banyak terjadi kasus yang justru menonjol terkait dengan hal-hal yang dilarang seperti pencemaran nama baik, kesusilaan, ancaman kekerasan, ujaran kebencian berbasis SARA, dan seterusnya.

Sehingga menimbulkan reaksi yang keras, dan kemudian Pemerintah dan DPR bersepakat untuk melakukan revisi.

“UU ITE tidak membuat norma baru. Yang ada di KUHP dipindahkan ke UU ITE. Jika masalah di dalam KUHP ada pembedaan derajat yang dilarang tetapi di UU ITE tidak. Supaya redaksionalnya itu tidak memungkinkan untuk ditarik-ditarik secara multitafsir,” terangnya.

Ia mengingatkan, sembari menunggu revisi, masyarakat agar berhati-hati di dalam menggunakan media digital supaya jangan sampai jatuh melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, dan hal-hal yang dilarang yang lainnya, termasuk penghasutan yang menuju SARA dan fitnah. Ia berharap, setiap warga Indonesia semakin dewasa dalam menggunakan teknologi digital sehingga dunia digital Indonesia menjadi lebih beradab. (khf/fin)

Baca Juga

Berita Terbaru

spot_img