Jubir Gubernur Sulsel: Keluarga Nurdin Abdullah Siap Kooperatif dengan KPK

BerandaHukum dan KriminalJubir Gubernur Sulsel: Keluarga Nurdin Abdullah Siap Kooperatif dengan KPK

MAKASSAR – Juru Bicara Gubernur Sulsel Veronica Moniaga menyampaikan keluarga Nurdin Abdullah (NA) siap dimintai keterangan jika dibutuhkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia mengatakan pihak keluarga menghormati dan terus akan kooperatif dengan proses hukum yang berjalan di KPK.

“Pihak keluarga juga akan berupaya mensupport dalam bentuk keterangan-keterangan apabila diminta dan akan tetap bersikap kooperatif dengan proses hukum yang berjalan atau yang dijalani Bapak Gubernur Nurdin Abdullah,” urai Vero pada keterangan resminya di Makassar, Minggu (28/2).

Pada keterangannya, diketahui sebagian besar keluarga NA juga sedang berada di Jakarta untuk memberi dukungan kepada tersangka dugaan kasus korupsi lebih dari Rp3,4 miliar tersebut dalam kurung waktu akhir 2020 hingga 2021.

Terkait pengembangan kasus ini, pihak keluarga NA telah menunjuk satu kuasa hukum yang akan membantu serta memediasi segala informasi dan proses hukum yang berjalan kepada mantan Bupati Bantaeng, Sulsel dua periode tersebut.

“Yakni, Bapak Arman Hanis yang ke depannya akan lebih banyak memberikan keterangan-keterangan terkait keberlanjutan proses hukum Bapak Nurdin Abdullah,” ujar dia.

Selanjutnya update informasi akan terus dilakukan pihak keluarga usai ditetapkanya Gubernur Sulsel sebagai tersangka pada konferensi pers KPK dini hari tadi.

Diketahui, KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

Selain Nurdin Abdullah, KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (Sekdis PU) Pemprov Sulsel, Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto sebagai tersangka.

Nurdin diduga menerima suap sebesar Rp2 miliar dari Agung. Selain itu dirinya juga diduga menerima gratifikasi dengan total nilai Rp3,4 miliar.

Suap diberikan agar Agung bisa mendapatkan kembali proyek yang diinginkannya di 2021.

Sebagai penerima, Nurdin dan Edy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, selaku pemberi Agung disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (ant/riz/fin)

Baca Juga

Berita Terbaru

spot_img