Kasus Lempar Batu, Kejati NTB Bantah Tahan 4 IRT dan Anaknya

Beranda Hukum dan Kriminal Kasus Lempar Batu, Kejati NTB Bantah Tahan 4 IRT dan Anaknya

JAKARTA – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) membantah telah menahan empat ibu rumah tangga (IRT) bersama anak-anaknya dalam kasus dugaan pelemparan batu terhadap pabrik rokok di Lombok Tengah.

Kasipenkum Kejati NTB Dedi Irawan mengatakan, keluarga sengaja membawa anak-anak untuk menemui para terdakwa di Polsek Praya Tengah maupun Rutan Praya.

“Bahwa terkait pemberitaan dan foto yang beredar di medsos para terdakwa ditahan bersama anaknya oleh pihak kejaksaan adalah tidak benar, melainkan keluarga para terdakwa dengan sengaja membawa anak para terdakwa di Polsek Praya Tengah maupun di Rutan Praya untuk ikut bersama para Terdakwa berdasarkan izin pihak Rutan,” kata Dedi dalam keterangannya, Selasa (23/2).

Dedi menjelaskan, penahanan terhadap empat IRT tersebut dikakukan lantaran kasus dugaan pelemparan batu telah dilimpahkan tahap dua ke Kejati NTB pada 16 Februari 2021 lalu.

Keempatnya disangkakan melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP.

Menurut Dedi, dalam pelimpahan tahap dua itu, para tersangka dinilai berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan kepada jaksa penuntut umum (JPU).

Keempat tersangka dipandang tidak kooperatif, karena salah satu tersangka saat pemeriksaan mendobrak meja JPU.

“Para tersangka berbelit belit dalam memberikan keterangan dan tidak kooperatif karena salah satu tersangka mendobrak meja dengan melontarkan kata kata ancaman pada jaksa dan pada saat itu disarankan agar tetap bersabar.  Para tersangka tersebut sempat diberikan kesempatan untuk berdamai melalui upaya Restoratif Justice namun keempat tersangka tetap menolak,” beber Dedi.

Bahkan saat dihadapkan oleh penyidik, para tersangka tidak ada didampingi oleh pihak keluarga maupun penasihat hukum.

Dia menegaskan, saat pemeriksaan mereka tidak pernah membawa anak-anak di ruangan penerimaan tahap dua Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.

“Jaksa yang menerima para tersangka dari penyidik tidak pernah mendapatkan informasi mempunyai anak balita yang masih menyusui,” beber Dedi.

Dedi menegaskan, karena Pasal 170 KUHP yang disangkakan pada para tersangka merupakan pasal yang bisa dilakukan penahanan, maka para tersangka telah diberikan hak-haknya oleh JPU agar menghubungi pihak keluarganya untuk mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan.

Akan tetapi, sampai dengan berakhirnya jam kerja pukul 16.00 WITA, pihak keluarga para tersangka tidak juga datang ke kantor Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, serta telah diberikan pula hak untuk dilakukan perdamaian namun ditolak serta berbelit-belit selama pemeriksaan tahap dua.

“Sehingga JPU harus segera  mengambil sikap dan oleh karena Pasal yang disangkakan memenuhi  syarat subyektif dan obyektif berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka para tersangka  ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum di Polsek Praya Tengah,” tegas Dedi.

Oleh karena itu, Dedi menegaskan hal itu yang mendasari Kejati NTB melakukan penahanan kepada para tersangka.

Meski demikian, Kejati NTB tetap membuka ruang kepada para tersangka untuk melakukan penangguhan penahanan.

“Bahwa persoalan kenapa ditahan kami sudah jelaskan dengan pertimbangan diatas dan terhadap para terdakwa sebagaimana KUHAP masih mempunyai hak untuk dilakukan penangguhan penahanan pada tahap selanjutnya yaitu tahap persidangan, dengan mengajukan permohonan penangguhan penahanan pada Hakim. Karena pada saat ini status penahanan hakim dan hakimlah yang berwenang menentukan apakah bisa ditangguhkan atau tidak,” ucap Dedi menandaskan.

Sebelumnya, 4 IRT dikabarkan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Praya, Lombok Tengah.

Mereka dituduh merusak gudang pabrik tembakau di Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang.

Ironisnya, dua balita masing-masing berusia 1 dan 1,5 tahun terpaksa ikut menginap bersama ibu mereka di dalam tahanan.

Empat IRT itu adalah Nurul Hidayah, Martini, Fatimah, dan Hultiah. Semuanya warga Dusun Eat Nyiur, Desa Wajageseng.

Informasi yang dihimpun, empat IRT tersebut dilaporkan pimpinan UD Mawar Putra Muh. Suwardi. Mereka diduga melempari atap pabrik dengan batu.

Aksi pelemparan itu adalah bentuk protes kepada pemilik pabrik. Sebab, aktivitas di pabrik itu disebut menghasilkan bau yang mengganggu warga. (riz/fin)

Baca Juga

Berita Terbaru