Beban Berat KPPS dan PPS

Beranda Politik Beban Berat KPPS dan PPS

JAKARTA – Rencana Pemerintah maupun DPR menyelenggarakan pemilihan umum secara serentak pada 2024 akan membutuhkan energi yang sangat berat. Terlebih bagi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) serta panitia pemungutan suara (PPS).

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan beban sangat berat jika penyelenggaraan pemilu, pemilihan presiden (pilpres), dan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan serentak pada 2024. Beban berat terutama dirasakan oleh penyelenggara pemilihan pada tingkat paling depan.

“Ujung beban beratnya di penyelenggara pemilu, terutama di jajaran paling depan, yakni KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara), PPS (panitia pemungutan suara), dan ke atasnya,” kata Pramono, Minggu (21/2).

BACA JUGA: Rocky Gerung: Banjir di Jakarta Paling Parah Ketika Jokowi jadi Gubernur, Bundaran HI Jadi Kolam Renang

Dia menilai, KPU sebenarnya berperan lebih pada tataran regulasi, kemudian monitoring dan supervisi. Namun, secara teknis yang mengerjakan tahapan-tahapan pemilu adalah penyelenggara di tingkat kabupaten/kota ke bawah.

Dicontohkannya, pada Pemilu 2019 yang beririsan dengan Pilkada 2018 saja sudah banyak sekali tahapan yang berselang-seling pelaksanaannya.

“Hari ini rekapitulasi dukungan calon perseorangan pilkada, besoknya sudah pleno rekapitulasi verifikasi dukungan parpol. Jadi, betul-betul pekerjaan bertumpuk-tumpuk,” terangnya.

BACA JUGA: Nadjamudin Ramly Meninggal Dunia, Haedar Nashir: Muhammadiyah Kehilangan Kader Militan

Hal serupa diutarakanDirektur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati. Dia mengingatkan beban pekerjaan berat akan dipikul penyelenggara pemilihan jika pemilu, pilpres, dan pilkada digelar serentak.

“Tentu menjadi pekerjaan berat teman-teman penyelenggara pemilu selayaknya pilkada di tengah suasana pandemi kemarin,” katanya.

Untuk itu, dia menyarankan agar penyelenggara pemilu melakukan serangkaian simulasi dan pemetaan. Bahkan harus pula melakukan mitigasi karena tahapan-tahapan pemilihan nantinya akan sangat berhimpitan dalam satu tahun tersebut.

BACA JUGA: Telkom Siagakan Petugas Guna Pastikan Layanan Tetap Berjalan Normal serta Siapkan Posko Bantuan untuk Masyarakat

“Terlebih jika, jika pilpres nantinya harus dilaksanakan dalam dua putaran. Ini tentunya harus diantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya petugas kelelahan, dan sebagainya,” ujarnya.

Meski demikian, dia mengatakan proses simulasi dan pemetaan tahapan-tahapan dan dampaknya tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh KPU sendirian.

“Tentu Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), DKPP (Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu), dan KPU harus duduk bersama,” pungkasnya.

BACA JUGA: Anies Pastikan Ruas Jalan yang Terendam Akibat Luapan Kali Krukut Sudah Surut

Anggota DPD asal Jakarta Fahira Idris juga mengatakan energi yang sangat besar dibutuhkan jika menghelat pemilu, pilpres dan pilkada serentak pada 2024.

“Keputusan menggelar pemilu nasional dan pilkada serentak di tahun yang sama tentunya membutuhkan energi yang sangat besar agar bisa berjalan lancar, aman, demokratis dan efektif baik dari sisi kesiapan penyelenggara maupun partisipasi masyarakat,” cuitnya di akun Twitter @fahiraidris Minggu (21/2).

Dikatakannya, Pemerintah, DPR, serta penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, DKPP harus segera memetakan berbagai beban, tantangan, dan hambatan yang akan dihadapi pada gelaran Pemilu dan Pilkada 2024. Dan harus pula segera memformulasikan solusinya.

BACA JUGA: Dukung Pembangunan Maluku, Wamen ATR/Waka BPN Lakukan Eksplorasi ke 4 Kabupaten/Kota

“Selain soal beban anggaran (pemilu menggunakan APBN, pilkada mnggunakan APBD/Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang pasti akan mngalami kenaikan, stabilitas keamanan dan potensi bencana alam, kesiapan petugas untuk maraton panjang menyelenggarakan tahapan pemilu dan pilkada juga harus jadi perhatian,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Policy Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Mohammad Jibriel Avesinna mengingatkan potensi krisis dalam penyelenggaraan pemilu mendatang. Ada tiga hal yang perlu menjadi catatan bagi para pemangku kepentingan dalam menentukan keputusan regulasi pemilu.

BACA JUGA: Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Belum Tentukan Tersangka

“Pertama, apakah pemilihan serentak lima kotak, pemilihan presiden dan legislatif (DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/kota) hal yang realistis mengingat terdapat 894 petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) wafat dan 5.175 jatuh sakit pada Pemilu 2019 yang lalu,” ujarnya.

Kedua, potensi krisis legitimasi sebagai konsekuensi logis dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Menurutnya pada 2022-2023, terdapat sekitar 272 pejabat kepala daerah yang tidak dipilih langsung rakyatnya, melainkan penunjukkan penjabat (pj) kepala daerah.

“Ketiga, perlu penyesuaian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan Undang-Undang Pilkada terhadap situasi pandemi COVID-19,” katanya.(gw/fin)

Baca Juga

Berita Terbaru