Perketat Mobilitas Penularan Virus

JAKARTA - Satgas Penanganan COVID-19 mengeluarkan aturan khusus untuk memperketat serta mengatur mobilitas pelaku perjalanan. Ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penularan virus selama libur panjang dan libur Imlek 2021.

"Terdapat aturan khusus yang dikeluarkan Satgas melalui Surat Edaran nomor 7 tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19 yang berlaku efektif mulai 9 Februari 2021," kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito di Jakarta, Jumat (12/2).

BACA JUGA:  Infografis: Statistik Covid-19 di Indonesia Jumat, 12 Februari 2021

Bagi pengguna moda transportasi darat jarak jauh baik kereta api dan pribadi diharapkan menunjukkan surat keterangan negatif COVID-19 dari hasil tes RT-PCR atau rapid antigen atau GeNose tes yang sampelnya diambil 1x24 jam sebelum keberangkatan.

Di sini, seluruh pelaku perjalanan baik menggunakan moda transportasi umum atau pribadi juga wajib mengisi formulir eHAC atau Health Alert Card yang dapat diakses secara daring.

Apabila hasil tes RT-PCR atau rapid test antigen atau tes GeNose negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melakukan perjalanan. Kemudian, yang bersangkutan wajib melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama hasil tunggu pemeriksaan.

BACA JUGA:  Menko Perekonomian Paparkan Lima Strategi Pengendalisn Inflasi 2021

Menurutnya, aturan tersebut dibuat secara komprehensif oleh pemerintah dengan tujuan melindungi pelaku perjalanan dari bahaya penularan COVID-19. "Sebaiknya perjalanan jarak jauh hanya untuk urusan penting dan mendesak. Selain itu, harap diingat bahwa protokol kesehatan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak) harus diterapkan sepanjang perjalanan. Ini bersifat wajib," tegasnya.

Di sisi lain, sesuai surat edaran juga disampaikan bahwa pimpinan kementerian/lembaga, TNI/Polri, BUMN, BUMD dan pemerintah daerah diminta untuk melarang ASN atau pegawai, prajurit TNI serta anggota Polri untuk melakukan perjalanan.

BACA JUGA:  Daftar Pemenang Piala Dunia Antar-klub Sejak Tahun 2000

Begitu pula pimpinan perusahaan swasta diharapkan mengimbau pekerjanya untuk tidak melakukan perjalanan. Dalam surat edaran tersebut juga terdapat perbedaan dari aturan sebelumnya terkait pelaku perjalanan dalam negeri.

BACA JUGA:  Polisi Tetapkan Model Majalah Dewasa Beiby Putri Tersangka Penyalahgunaan Narkotika

Perbedaan itu adalah bagi pelaku perjalanan baik pribadi maupun menggunakan moda transportasi umum wajib menunjukkan hasil tes negatif COVID-19 melalui RT-PCR atau rapid antigen.

Untuk moda transportasi udara, sampel maksimal diambil 2x24 jam sebelum keberangkatan. Sementara untuk surat keterangan hasil tes antigen yang menyatakan negatif COVID-19, sampel maksimal diambil 1x24 jam sebelum keberangkatan.

BACA JUGA:  Hari Raya Imlek, Menag Ajak Warga Tionghoa Doakan Pandemi Segera Berakhir

Surat keterangan negatif COVID-19 juga berlaku bagi pelaku perjalanan ke Bali melalui jalur laut dan darat, baik pribadi maupun umum. Pelaku perjalanan diwajibkan menunjukkan surat keterangan negatif RT-PCR atau antigen dengan sampel yang diambil maksimal 3x24 jam.

Perbedaan selanjutnya ialah terkait pelaku perjalanan menuju atau keluar Pulau Jawa yang wajib dinyatakan negatif COVID-19 dari hasil tes RT-PCR atau rapid test antigen.

BACA JUGA:  Jokowi: Jangan Sampai Satu Kelurahan Kena Virus, yang di-Lockdown Satu Kota

Bagi pengguna moda transportasi udara, sampelnya maksimal diambil 3x24 jam sebelum keberangkatan. Untuk surat keterangan negatif hasil tes antigen, pengambilan sampelnya maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan.

Kemudian, untuk pengguna transportasi laut menuju dan keluar Pulau Jawa diharapkan menunjukkan surat keterangan negatif tes RT-PCR dengan sampel yang diambil maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan. "Bagi masyarakat yang menggunakan transportasi darat umum akan dilakukan tes acak antigen atau GeNose apabila diperlukan oleh Satgas COVID-19 di daerah," pungkasnya. (rh/fin)