Tiga Cara RI Lepas dari Keterpurukan Ekonomi

JAKARTA - Terdapat tiga langkah yang akan dilakukan pemerintah agar ekonomi nasional kembali bangkit lagi. Diketahui, hantaman pandemi Covid-19 telah merontokkan sejumlah sektor di Tanah Air.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebutkan, tiga langkah yang akan dilakukan yakni intervensi kesehatan, anggaran yang fleksibel, serta reformasi struktural

Dia menjelaskan, untuk intervensi kesehatan saat ini sudah dilakukan pemerintah melalui program vaksin nasional, serta kebijakan-kebijakan lain seperti PPKM hingga yang terbaru yakni PPKM mikro.

BACA JUGA:  Ustadz Maaher Meninggal di Dalam Sel, Novel Baswedan: Aparat Jangan Keterlaluan!

"Di bawah kategori ini (intervensi kesehatan) ada vaksin dan vaksinasi, dilanjutkan dengan pengetatan protokol kesehatan 3M dan tentu saja intervensi lainnya," ujar Suahasil, di Jakarta, kemarin (8/2).

Kedua, terkait anggaran yang fleksibel, yaitu melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggaran fleksibel itu perlukan untuk perlindungan sosial, membantu kelompok terbawah dan kelompok rentan.

"Serta juga memastikan bahwa sektor usaha mikro, kecil menengah, dan korporasi besar biasa terus berjalan selama masa pandemi, dan memiliki kemampuan untuk menjaga kelangsungan usaha," tuturnya.

BACA JUGA:  Ciee Rukun.. Natalius Pigai Kini Sanjung Abu Janda: Tolong Jagain, Dia Orang Baik, Tak Ada Delik Hukum

Terakhir, reformasi struktural adalah perubahan terhadap aturan-aturan yang menghambat investasi di Indonesia perlu dibenahi. Misalnya melalui UU Cipta Kerja.

"Ketiga item ini memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia di tahun ini. Juga kita terus pastikan APBN akan menjadi kunci pengendalian pandemi serta pemulihan ekonomi,” ucapnya.

Dengan tiga langkah tersebut, dia meyakini pertumbuhan ekonomi di 2021 ini akan positif. Karenanya, dia memperkirakan ekonomi pada 2021 akan berkisar 4,5 persen - 5,5 persen year on year (yoy).

BACA JUGA:  Ustadz Maaher Meninggal dengan Status Tersangka, Tengku Zul: Semua akan Diadili oleh Allah

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman, dalam diskusi vitual yang diselenggarakan kemarin (7/2), mengungkapkan hasil kajiannya terkait dengan kebijakan PEN pemerintah yang sudah berjalan selama ini.

Menurutnya, meski capaian Pertumbuhan Ekonomi (PE) triwulan IV/ 2020 yang masih tercatat minus 2,19 persen, diakuinya hal itu sudah ada perbaikan dibandingkan PE triwulan III/2020 yang masih berada minus 3,49 persen. Namun jika dibandingkan dengan dana senilai Rp700 triliun yang sudah dikucurkan pemerintah untuk program PEN, pertumbuhan ekonomi 2020 di angka 2,09 persen belum optimal.

BACA JUGA:  Ketua KPK: Pendidikan Masyarakat Penting Guna Maksimalkan Pemberantasan Korupsi

"Ini menunjukkan proses perbaikan ekonomi sedang terjadi. Namun permasalahannya pertumbuhannya kok belum maksimal, padahal alokasi fiskal besar hampir Rp700 triliun, tapi kok belum nendang," ujar Rizal.

Belum lagi, kata Rizal, jika dilihat dari sisi rasio utang terhadap PDB dan rasio beban bunga. Hal ini menurutnya justru membebani semakin berat kinerja APBN kita. "Lagi-lagi fiskal sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi akan semakin berat," tuturnya.

Ke depan, kata Rizal, pemerintah perlu memperkuat peran sektor keuangan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui PEN, terutama insentif UMKM. Kemudian yang juga perlu diperhatikan, yaitu sinergitas dan harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter.

Sebagai informasi, realisasi dana penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 tercatat sebesar Rp579,78 triliun per 31 Desember 2020. Angka itu setara dengan 83,4 persen dari pagu yang sebesar Rp695,2 triliun. (git/din/fin)