Vaksinasi Wujud Komitmen Pemerintah

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kemenkes, Oscar Primadi menyatakan 28 juta dosis vaksin yang telah tiba di Tanah Air merupakan wujud komitmen pemerintah melindungi warga Negara. Selain itu, terdapat semangat mengakhiri pandemi COVID-19.

"Kedatangan vaksin tahap keempat ini menunjukkan komitmen pemerintah mengamankan kebutuhan vaksin melawan COVID-19. Khusus tahap kedua, vaksinasi ditujukan kepada 17,4 juta petugas publik," kata Oscar di Jakarta, Minggu (7/2).

Pemerintah terus menambah pasokan vaksin untuk memenuhi program vaksinasi. Kedatangan 10 juta vaksin COVID-19 pada Selasa (2/2) lalu dalam bentuk bulk dan satu juta vaksin untuk kebutuhan overfilled dari Sinovac.

BACA JUGA:  Susi Minta Jokowi Tertibkan Ujaran Kebencian, Ferdinand: Mantan Menteri tak Punya Etika

"Total vaksin yang telah diterima Indonesia sebanyak 28 juta vaksin. Karena itu, kita semua wajib gotong royong. Dari sisi masyarakat, diharapkan disiplin 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak) terus dilakukan,"," imbuhnya.

Kedatangan vaksin tahap empat berbentuk bulk itu menjadi kelanjutan kedatangan tahap pertama dan kedua pada Desember 2020 lalu. Oscar mengatakan ketersediaan vaksin dinilai aman dan sesuai skema yang telah direncanakan.

“Hal itu dikarenakan lancarnya koordinasi dan komunikasi antarlembaga terkait. Hingga saat ini, program vaksinasi telah dilakukan kepada lebih dari 700 ribu tenaga kesehatan. Targetnya vaksinasi tenaga kesehatan selesai sebelum akhir Februari," ucapnya.

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi COVID-19 dari Bio Farma, Bambang Heriyanto mengatakan kedatangan bulk vaksin tahap keempat akan langsung diproses sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan. "Bio Farma akan mengolah vaksin ini sesuai standar WHO untuk kemudian disalurkan ke daerah," jelas Bambang.

Terpisah, Koordinator Pengendalian Internet Direktorat Jenderal (Ditjen) APTIKA Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Anthonius Malau mengatakan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi, masih ada ditemukan penyebaran hoaks terkait COVID-19. "Kemkominfo mencatat sejak 23 Januari 2020 hingga 1 Februari 2021 menemukan 1.402 kasus hoaks terkait COVID-19," kata Malau.

Khusus untuk kasus hoaks COVID-19 terdapat 104 perkara yang telah dibawa ke jalur hukum. Kemkominfo juga melakukan patroli siber yang bekerja 24 jam. (rh/fin)