Pemda dan Sekolah Diminta Patuhi SKB Seragam Sekolah

JAKARTA - Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri resmi mengeluarkan peraturan penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan.

SKB diteken tiga menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Choulil Qoumas.

BACA JUGA:  Sebut Islam Agama Pendatang yang Arogan, PCINU Amerika Semprot Abu Janda: Twit Ini Ngaco Banget, Koplak!

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem mengatakan, dalam SKB Tiga Menteri ini ditegaskan bahwa sekolah negeri di Indonesia tidak bisa bersikap intoleran terhadap agama, etnisitas maupun diversivitas apa pun. Artinya, para murid, guru, dan tenaga kependidikan bebas untuk dapat memilih seragam dan atribut tanpa kekhususan atau dengan kekhususan.

BACA JUGA:  Pendiri Pasar Dinar-Dirham Dicokok, Aktivis ProDem: Valas Pakai Dolar Kenapa Gak Ditangkap? Bingung Gue

"Pakaian atau seragam dan atribut bagi para murid dan para guru adalah salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama. Jadi, tidak boleh ada pemakasaan atau kekhususan," kata Nadiem dalam konferensi pers SKB 3 Menteri secara daring Rabu (3/2/2021).

Nadiem menegaskan, Pemda ataupun sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Sebab, itu merupakan hak masing-masing individu.

BACA JUGA:  SKB Tiga Menteri Atur Seragam Sekolah, Pengurus NU Amerika: Bravo, Negara Tidak Boleh Paksa dan Larang Murid Berjilbab

"Pemakaian atribut agama tertentu juga perlu seizin orang tua, jika tidak, itu sama saja dengan melanggar," ujarnya.

Menurut Nadiem, sekolah memiliki peran penting dan tanggungjawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu pancasila, UUD 94 dan Bhineka Tunggal Ika, serta membangun dan memperkuat moderasi dan toleransi keberagaman agama yang dianut peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

"Untuk itu, Pemerintah Daerah (Pemda) dan sekolah diminta mencabut aturan yang berpotensi intoleran, paling lama 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan," tegasnya.

BACA JUGA:  Berbagi Rambut untuk Pasien Kanker Dalam Rangka Hari Kanker Sedunia

Jika SKB Tiga Menteri itu tidak diindahkan oleh Pemda dan Sekolah, kata Nadiem, pihaknya mengancam akan memberikan sanksi tegas dengan mengevaluasi pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah terkait.

BACA JUGA:  Natalius Pigai Bilang Denny Siregar dan Abu Janda Seperti Herder yang Sudah Disetting

Sementara Pemerintah Daerah memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan, Gubernur dapat memberikan sanksi kepada Bupati atau Walikota, dan Kementerian Dalam Negeri memberikan sanksi kepada Gubernur.

"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan sanksi kepada sekolah terkait pemberian dana BOS dan bantuan pemerintah lainnya," ujarnya.

BACA JUGA:  Dewi Tanjung ke Susi Pudjiastuti: Anda jangan Merasa Diri Paling Benar

Akan tetapi, Nadiem mengatakan bahwa SKB ini tidak berlaku di Provinsi Aceh. Aceh memiliki kekhususan dan akan tetap menggunakan peraturan yang berlaku sesuai ketentuan daerah tersebut.

"Adapun peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan Keputusan Bersama ini, sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintah Aceh," terangnya.

Senada, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, bahwa penerbitan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri ini bertujuan untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

BACA JUGA:  Iri Lihat Vanessa Angel Main Couple Challenge, Robby Purba ‘Ditegur’ Bibi Ardiansyah

"Pendidikan dasar adalah tanggung jawab kabupaten/kota, sementara pendidikan menengah merupakan tanggung jawab provinsi. Dengan diterbitkannya SKB ini, kami harap Pemda dapat mengambil langkah penyesuaian," kata Tito.

BACA JUGA:  Diterapkan di Stasiun KA Mulai 5 Februari, Begini Syarat Tes Covid-19 Pakai GeNose C19

Tito menyatakan, bahwa pihaknya akan memberikan perhatian penuh terhadap kualitas pendidikan yang berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila agar tercipta karakter peserta didik, pendidik, dan kependidikan yang menjunjung tinggi toleransi dan saling menghormati.

"Dalam SKB tersebut dijelaskan bahwa penggunaan seragam dengan atribut keagamaan merupakan keputusan pribadi dan bukan keputusan sekolah maupun pemda," ujarnya.

BACA JUGA:  Demokrat: Moeldoko yang Berupaya ‘Kudeta’ Ketum AHY dan Dapat Restu Jokowi

Tito juga mengingatkan, akan ada sanksi jika melanggar SKB 3 menteri tersebut. Ia menyebut Kemendagri, Kemendikbud, Kemenag, dan pemerintah daerah menekankan pentingnya pendidikan karakter yang sesuai nilai Pancasila, yang merupakan fondasi NKRI.

"Saya juga mengingatkan terdapat sejumlah aturan yang dapat diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak sesuai dengan keputusan 3 menteri ini," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, terbitnya SKB 3 Menteri ini karena masih adanya kasus-kasus pelarangan dan pemaksaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang dilakukan pemerintah daerah tidak sesuai dengan regulasi pemerintah.

BACA JUGA:  Muannas Alaidid Akui Ucapan Evolusi Abu Janda ke Natalius Pigai Masuk Delik Penghinaan, Tapi…..

"Beberapa waktu lalu kita temukan kasus di Padang. Saya meyakini itu hanya puncak gunung es. Sementara data-data yang kami miliki, masih banyak sekali sekolah-sekolah yang memperlakukan anak didik dan tenaga pendidik sebagimana yang terjadi di Sumatera Barat," kata Yaqut.

BACA JUGA:  Adhie Massardi Minta Polisi Bongkar Jaringan Ekstrimis Rasis yang Berlindung di Balik Kekuasaan

Dapat diketahui, Januari lalu, mencuat kasus di SMKN 2 Padang yang mewajibkan siswi non-muslim mengenakan jilbab. Kepala Sekolah SMKN 2 Padang menyebut, sekolah mereka menerapkan aturan penggunaan wajib jilbab untuk siswi sejak 2005 merujuk pada instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/BINSOS-iii/2005 tentang aturan penggunaan jilbab. Namun, kasus tersebut kini telah diselesaikan secara kekeluargaan dan kepala sekolah sudah meminta maaf.

Buntut dari kasus tersebut, akhirnya pemerintah menerbitkan SKB 3 Menteri ini. Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, keputusan bersama itu mengatur secara spesifik sekolah negeri di Indonesia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (der/fin)