JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan membalas surat yang dilayangkan Ketua Umun Partaj Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Surat tersebut memuat soal dugaan upaya sejumlah pihak yang ingin mengkudeta posisi AHY dari jabatan ketum Demokrat.
"Jadi kami sudah menerima surat itu. Kami rasa tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno di Jakarta, Kamis (3/2).
Pratikno menilai apa yang terjadi di Partai Demokrat sudah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai sehingga Presiden Jokowi tidak perlu membalas surat itu.
"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semua sudah diatur di AD/ART Partai Demokrat, itu saja," ungkap Pratikno.
Sebelumnya, AHY menyebut gerakan politik itu disebut mendapat dukungan pejabat pemerintahan Presiden Jokowi. Belakangan kader Demokrat menyebut sosok tersebut adalah Moeldoko.
AHY pun melayangkan surat ke Jokowi atas dugaan kudeta tersebut.
Pada Senin (3/2), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui pernah melakukan pertemuan dengan sejumlah kader dan mantan petinggi Demokrat. Namun dirinya menegaskan tidak berniat mengkudeta AHY.
"Saya ini orang luar, tidak punya hak apa-apa gitu loh, yang punya hak kan mereka di dalam. Apa urusannya? Tidak ada urusannya, 'wong' saya orang luar," kata Moeldoko pada Senin (3/2).
Moeldoko mengaku juga menghormati pendiri partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono.
"Saya ini siapa sih? Saya ini apa? Biasa-biasa saja. Di Demokrat ada pak SBY, ada putranya mas AHY, apalagi kemarin dipilih secara aklamasi. Kenapa mesti takut ya? Kenapa mesti menanggapi seperti itu? Biasa-biasa saja begitu. Jadi dinamika dalam sebuah apa partai politik itu biasa," ungkap Moeldoko. (riz/fin)
