JAKARTA - Menjawab keresahan akan nasib para pelaku usaha Warung Tegal (Warung) yang terancam gulung tikar, pemerintah melalu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan Warteg akan mendapatkan insentif pada tahun ini.
BACA JUGA: Telkom Raih Penghargaan di Ajang BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit
Direktur Jendral Anggaran Kemenkeu Askolani menyampaikan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan insentif bagi pelaku UMKM. Namun konsep insentif tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya.Insentif tahun ini, yakni berhubungan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun Non KUR. Pelaku usaha Warteg jadi salah satu sasaran penerima manfaat.
BACA JUGA: Polres Jaksel Gelar Perkara Dugaan Pemukulan Petugas Rutan KPK oleh Nurhadi
"UMKM sudah diberikan insentif di tahun 2020 oleh pemerintah, dalam jumlah yang cukup besar. Namun dalam tahun 2021 ini, disupport melalui subsidi bunga KUR dan Non KUR," ujar Askolani kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (2/2).BACA JUGA: Geram Lihat Ocehannya, Susi Pudjiastuti Ajak Netizen Unfollow Abu Janda: Ayo untuk Kedamaian
Mengenai skema insentif serta implementasi dari program tersebut di tahun ini, Askolani menyebut tengah dibahas di level Menko Perekonomian, termasuk juga jumlah anggaran yang disiapkan pemerintah."Lagi disiapkan disain-nya oleh Kemenko Perekonomian untuk hal itu (insentif 2021)," tegasnya.
BACA JUGA: Polda Metro Bakal Limpahkan Tersangka Penyebar Video Asusila Gisel ke Kejaksaan
Sementara itu, Ketua Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni mengatakan, saat ini para anggotanya sangat membutukan permodalan untuk keperluan memperpanjang sewa kios, tempat mereka berjualan."Teman-teman kena beban cicilan, ada BI Checking lain sebagainya yang sampai sekarang agak macet di perbankan. Sementara di BI Checking dia enggak bisa akses lagi ke perbankan, karena ada tunggakan yang belum diselesaikan," ujar Mukroni.
BACA JUGA: Wika Salim Pamer Video Hiking dengan Jaket Terbuka, Netizen: Ada yang Indah tapi Bukan Pemandangan
Ungkap dia. saat pertemuan dengan Menko Perekonomian beberapa waktu lalu, Mukroni menyebut telah menyampaikan hal yang menjadi kendala Kowantara kepada pemerintah. Permasalahan yang disampaikan, adalah kesulitan modal untuk memperpanjang tempat usaha."Padahal ini kan nilainya tidak banyak, paling sekitar Rp25 - 50 juta, tapi kalau ini tidak diberikan akses, mereka kan tidak punya modal," tuturnya.
BACA JUGA: Kedatangan Thomas Tuchel Membuat Chelsea Sering Memainkan Penguasaan Bola
Adapun terkait program restrukturisasi utang yang diberikan pada 2020 lalu, Mukroni menyebut para anggotanya telah memanfaatkan kemudahan itu. Hal itulah yang kemudian membuat mereka bisa bertahan hingga saat ini. Namun demikian, hal itu hanya sekadar bisa membuat mereka bertahan saja, sedangkan untuk melanjutkan usaha, mereka membutuhkan modal lagi.BACA JUGA: Iri Lihat Vanessa Angel Main Couple Challenge, Robby Purba ‘Ditegur’ Bibi Ardiansyah
"Bicara soal KUR, kemarin saya banyak yang menawarkan, tapi ketika kita ajukan dananya enggak ada," ungkapnya.Pemerintah sendiri menyebut di 2020 telah mengucurkan stimulus dalam bentuk pinjaman modal untuk pelaku UMKM, senilai Rp2,4 juta per orang penerima manfaat. Namun demikian, bantuan yang ditujukan untuk permodalan itu ternyata tidak sama sekali menyentuh pengusaha Warteg.
BACA JUGA: AHY Mengaku Ada Pejabat Pemerintahan Jokowi Ingin Rebut Paksa Partai Demokrat
Menurut Mukroni, modal yang dibutuhkan pengusaha Warteg sebenarnya tidak terlalu banyak, berkisar antara Rp25-50 juta, dan hal ini tentu tidak bisa dipenuhi melalui program insentif pandemi yang jumlahnya terbatas.BACA JUGA: Kolaborasi dengan LPDB-KUMKM, Kejari Bogor Beri Pendampingan Hukum Terhadap KUMKM
"Yang insentif Rp2,4 juta enggak ada hubungannya dengan perbankan, jadi itu lebih berguna untuk misal tukang bakso yang kecil-kecil (modalnya). Kita (Warteg) kan butuh permodalan untuk memperpanjang kontrak (kios)," tukasnya.Sebagai informasi, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp63,84 triliun untuk dukungan UMKM, korporasi, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Meski jumlah alokasi secara rinci belum dirilis, namun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan porsi UMKM adalah yang terbanyak. (git/din/fin)
