Ekonom: Perekonomian RI Bangkit di 2021

JAKARTA - Pemerintah telah berupaya keras memulihkan ekonomi nasional dengan sejumlah program. Salah satunya, didorong lewat vaksinasi yang sudah berjalan saat ini.

Di sisi lain, optimisme juga hadir dari indeks keyakinan konsumsen masyarakat, yang mulai menunjukkan pemulihan tingkat kepercayaan dalam melakukan konsumsi.

Ini tercermin dari peningkatan indeks keyakinan konsumen yang membaik ke level 96,5 di bulan Desember 2020. Dunia usaha juga mulai bangkit, aktivitas manufaktur telah memasuki fase ekspansi (51,3) di bulan Desember 2020.

BACA JUGA:  Ajarin AHY Soal Partai, Demokrat Sentil Teddy Gusnaidi: Sekolah aja DO, Gayanya sok Paling Tahu

Permintaan akan Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan pada tahun lalu realisasi KUR mencapai target 100 persen.

Ketahanan sektor eksternal juga masih terjaga dengan baik. Hal ini didukung neraca perdagangan yang telah mengalami surplus selama delapan bulan berturut-turut hingga sepanjang tahun 2020, serta surplus secara kumulatif mencapai USD21,74 miliar. Angka tersebut menunjukkan ekspor Indonesia masih bergerak.

"Indeks PMI sampai November 2020 berada di bawah level 50 yang artinya ekonomi mengalami kontraksi. Namun kondisi ini sudah relatif membaik saat ini," ujar Ekonom Bank BNI, Ryan Kiryanto kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (2/2).

BACA JUGA:  Gegara Abu Janda, Tengku Zulkarnain juga akan Diperiksa Bareskrim Polri

Terkait dengan rilis Indeks Persaingan Usaha (IPU) yang diumumkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), IPU tahun 2020 mengalami penurunan, menurut Ryan hal itu adalah wajar. Sebab, di dalam situasi abnormal seperti saat ini, kondisi dunia usaha sangat jauh berbeda.

"Jadi kalau mau jujur, angka IPU 2019 di mana ekonomi normal dan sehat tidak bisa begitu saja dibandingkan dengan IPU 2020 yang ekonominya anjlok dalam. Tidak relevan dan tidak apple to apple membandingkan IPU 2019 dengan IPU 2020," tuturnya.

Terpenting ke depannya, kata Ryan, usaha pemerintah dalam pemulihan ekonomi bisa terus berjalan dan konsisten. Tidak hanya bantuan sosial saja, melainkan sektor-sektor produktif juga harus tumbuh.

BACA JUGA:  Satgas Covid-19 Banyuwangi Terbit Aturan Jam Operasional Restoran Hingga Destinasi Wisata

"Yang penting, pemulihan ekonomi di 2021 dan seterusnya melalui program PEN dikerjakan dengan baik yang tentunya akan mengembalikan IPU 2021 dan seterusnya lebih baik dibanding IPU 2019," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, KPPU menyatakan, IPU di Indonesia mengalami penurunan pada 2020. Sebelumnya pada 2019, IPU di Indonesia di level 4,72 dan kini menjadi 4,65.

Tahun sebelunya, dimensi permintaan memiliki skor paling rendah dibandingkan dimensi lainnya pada faktor lingkungan. "Hal itu sejalan dengan kondisi umum yang dihadapi terkait pandemi Covid-19," ujar Direktur Ekonomi Deputi Kajian dan Advokasi Sekretariat KPPU, M Zulfirmansyah dalam video daring, kemarin.

BACA JUGA:  Satu Ton Ikan Nila Mati Massal di Danau Maninjau, Begini Penjelasan DPKP

Zulfirmansyah melaporkan, hasil survei lanjutnya juga menemukan bahwa sektor ekonomi yang memiliki persaingan usaha tertinggi yaitu sektor penyediaan akomodasi dan makanan dan minuman. "Tingginya skor pada sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman tidak lepas dari perkembangan sektor pariwisata dan pembangunan infrastruktur daerah pada beberapa periode terakhir," ungkapnya.

Sedangkan sektor yang umumnya dikuasai atau dikelola oleh pemerintah menunjukkan skor indeks persaingan usaha rendah. Misalnya sektor pengadaan listrik dan gas, serta sektor pengolahan air, pengolahan sampah dan limbah.

BACA JUGA:  Telkom Raih Penghargaan di Ajang BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit

Sementara itu sektor pertambangan dan penggalian juga memiliki skor relatif rendah. Salah satu penyebab utamanya yakni, tingginya modal dalam memulai usaha di sektor tersebut.

IPU merupakan ukuran tingkat persaingan usaha yang komprehensif dalam memberikan indikasi mengenai tingkat suatu sektor atau daerah tertentu memiliki tingkat persaingan usaha yang tinggi atau rendah. Indeks itu dikembangkan KPPU sejak 2011, dan mengukur tingkat persaingan usaha di 34 Provinsi. (git/din/fin)