KPK Panggil Ulang Ihsan Yunus

JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus. Dia diperiksa sebagai saksi kasus korupsi bantuan sosial (bansos).

Namun, Ihsan yang akan diperiksa dalam kasus suap pengadaan bansos COVID-19 di Jabodetabek tahun anggaran 2020 tidak hadir, Rabu (27/1). Sebab, dia yang akan dimintai keterangan untuk tersangka pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial (Kemensos) Adi Wahyono (AW) belum menerima surat panggilan KPK.

BACA JUGA:  Kemenristek Kembangkan Alat Deteksi Antibodi Pasca Menerima Vaksin Covid-19

"Iya tidak hadir... Yang bersangkutan belum menerima surat panggilan penyidik," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangannya, Rabu (27/1).

Untuk itu, Ali menyebut penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan.

“Rencana pemeriksaan akan dijadwalkan kembali,” katanya.

Selain Ihsan, lanjut Ali, penyidik juga memeriksa mantan ajudan eks Menteri Sosial Juliari P Batubara, Eko Budi Santoso, dan Direktur PT Integra Padma Mandiri, Budi Pamungkas.

BACA JUGA:  Surat Panggilan Belum Diterima, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Ihsan Yunus Terkait Kasus Suap Bansos

Kedua saksi, yaitu Eko dan Budi hadir memenuhi panggilan penyidik. Keduanya dimintai keterangan untuk tersangka Juliari P Batubara.

Ihsan yang merupakan politikus PDIP tersebut baru saja dirotasi dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR menjadi anggota Komisi II DPR.

Diketahui, pada Selasa (12/1) KPK juga sempat menggeledah salah satu rumah di Jalan Raya Hankam Cipayung, Jakarta Timur. Berdasarkan informasi, rumah tersebut merupakan kediaman dari orangtua Ihsan.

Dari penggeledahan itu, KPK mengamankan alat komunikasi dan juga sejumlah dokumen terkait dengan kasus suap bansos.

BACA JUGA:  Ditjen Dukcapil Sudah Terbitkan 53 Akta Kematian Korban Sriwijaya Air SJ 182

Sehari sebelumnya, Ali mengatakan penyidik juga memeriksa lima orang saksi untuk mendalami dugaan korupsi bansos COVID-19.

Pada Selasa (26/1), KPK memeriksa Direktur Operasional PT Pertani Lalan Sukmaya untuk tersangka Juliari Batubara.

"Lalan Sukmaya dikonfirmasi terkait dengan perolehan jumlah paket bansos yang disuplai dari produk PT Pertani untuk didistribusikan dalam paket bansos untuk wilayah Jabodetabek pada tahun 2020 di Kemensos," ujarnya.

Empat saksi lainnya untuk tersangka Juliari dan kawan-kawan, yaitu Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude Rangga Derana Niode, Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII DPR RI Sigit Bawono Prasetyo, Staf Ahli Menteri di Kemensos Restu Hapsari, dan Direktur PT Bumi Pangan Digdaya Achmad Gamaludin Moeksin alias Agam.

BACA JUGA:  KPK Duga Penularan Covid-19 di Rutan Berasal dari Tahanan Berobat Keluar

Untuk saksi Rangga, dikonfirmasi terkait dengan paket pekerjaan yang diperoleh perusahaan saksi sebagai salah satu dari penyedia produk paket bansos untuk wilayah Jabodetabek pada tahun 2020 di Kemensos.

Saksi Sigit didalami pengetahuannya terkait dengan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) Komisi VIII DPR RI yang bermitra kerja dengan Kemensos.

Berikutnya, saksi Restu dikonfirmasi terkait dengan tahapan perencanaan dan penganggaran proyek pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek pada tahun 2020 di Kemensos RI.

Terakhir, saksi Agam dikonfirmasi terkait dengan perusahaan saksi yang mendapatkan pekerjaan sebagai salah satu dari penyuplai produk untuk paket bansos di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020 di Kemensos.

Sementara Ketua KPK Firli Bahuri memastikan pihaknya akan menindaklanjuti setiap informasi yang berkembang di masyarakat terkait dugaan korupsi  bansos COVID-19 yang membelit eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. KPK akan bekerja secara profesional, akuntabel, dan transparan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.