JAKARTA - Program pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dilanjutkan di 2021. Bantuan kepada masyarakat akan menelan biaya sekitar Rp553,09 triliun.
"Alokasi pemulihan ekonomi di 2021 ini besarnya adalah Rp553,09 triliun yang bila dibandingkan tahun 2020 realisasinya Rp579,78 triliun," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam video daring, kemarin (26/1). Lanjut Airlangga, bahwa pemulihan ekonomi di 2021 ini memerlukan dukungan yang sama dengan 2020.
Sebab, jika dilihat pandemi sampai menyelesaikan vaksinasi selama 1 tahun, maka sebelum mencapai herd immunity beberapa sektor terus harus didukung. Pertama, yang akan dilanjutkan adalah program perlindungan sosial (perlinsos). Setidaknya, ada tujuh program bansos yang bakal dilanjutkan tahun ini dengan anggaran sebesar Rp150,96 triliun. Di antaranya adalah Kartu Prakerja, BLT Dana Desa dan Subsidi Kuota Internet.
"Perlindungan sosial sebesar Rp150,96 triliun terdiri dari PKH 10 juta KPM (keluarga penerima manfaat), kartu sembako, kartu prakerja, BLT dana desa, bansos tunai 10 juta KPM, subsidi kuota terhadap jaringan internet, kemudian diskon listrik," jelasnya. "Itu terus diberlakukan walaupun sebagian dari program itu ada yang melanjutkan enam bulan dan ada yang dilanjutkan tiga bulan secara bertahap, seperti listrik diskon tiga bulan digratiskan namun tiga bulan berikut 50 persen," imbuhnya.
Selanjutnya, anggaran juga akan dialokasikan untuk sektor kesehatan sebesar Rp104,70 triliun. Bantuan itu berupa pengadaan dan operasional vaksin, sarana dan prasarana alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, serta bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk PBPU/BP. Kemudian, bantuan program prioritas juga akan dilanjutkan dengan anggaran Rp141,36 triliun dari yang tahun sebelumnya hanya Rp66,59 triliun. Adapun anggaran tersebut salah satunya dialokasikan untuk dukungan pariwisata.
Lalu, untuk UMKM dilanjutkan apabila tahun lalu sebesar Rp173,17 triliun, maka tahun ini Rp156,06 triliun terdiri dari subsidi kredit usaha rakyat (KUR). Di mana subsidi KUR dalam enam bulan diberikan tiga persen dan non KUR yang Rp500 juta sampai Rp10 miliar yang biasanya tiga persen diturunkan 1,5 persen. Sementara itu, pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan ada empat faktor yang memengaruhi anggaran PEN 2020 hanya terserap Rp579,78 triliun atau 83,4 persen dari pagu Rp695,2 triliun.
Faktor pertama adalah karena anggaran PEN juga dibiayai oleh penerimaan perpajakan yang ternyata realisasinya terus mengalami penurunan, bahkan hingga akhir 31 Desember 2020 terkontraksi baik dari sisi pajak maupun kepabeanan dan cukai. Penerimaan pajak sepanjang 2020 terkontraksi hingga 19,7 persen (yoy) yaitu Rp1.070 triliun atau 89,3 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 Rp1.198,8 triliun.
Sedangkan kepabeanan dan cukai terealisasi Rp212,8 triliun atau 103,5 persen dari target Rp205,7 triliun dan turut terkontraksi 0,3 persen (yoy) dibanding periode sama 2019 yakni Rp213,5 triliun. Faktor kedua adalah adanya permasalahan di birokrasi pelaksana secara teknis yaitu kekhawatiran terhadap adanya malpraktik administrasi karena terjadi banyak penyesuaian di awal.
Faktor ketiga turut berkaitan dengan pelaksana teknis yakni mereka masih melihat pencairan anggaran seperti kondisi normal yaitu ditumpuk di akhir sehingga pengajuan DIPA nya lambat. "Terakhir, adanya masalah pada data penerima bantuan sosial yaitu mengenai verifikasi data yang membutuhkan waktu cukup lama khususnya terhadap penerima program baru seperti subsidi gaji,'' tukasnya. (din/fin)
